Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penggabungan Pengurus Golkar Rampung, Ical Tetap Ketum, Agung Wakilnya

Kompas.com - 31/03/2016, 08:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses penggabungan dua kepengurusan di tubuh Partai Golkar telah rampung. Ketua Umum Golkar hasil Munas Riau Aburizal Bakrie dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono, Rabu (30/3/2016) kemarin, telah melakukan finalisasi daftar pengurus baru di bawah struktur DPP hasil Munas Bali.

Menurut Agung, jumlah pengurus DPP Golkar hasil Munas Bali yang baru kini lebih dari 350 orang. Dari jumlah tersebut, 75 orang di antaranya berasal dari kubu Ancol. Pada struktur kepengurusan yang baru ini, Agung menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.

"Sudah final, seperti wakil ketua umum ada yang ditambah, wasekjen ada yang ditambah. Sekjen tetap Idrus Marham, Bendahara Umum tetap Bambang Soesatyo," kata Agung kepada Kompas.com, Kamis (31/3/2016).

Agung menegaskan, penggabungan pengurus ini didasari oleh semangat rekonsiliasi dengan tugas pokoknya untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa pada pertengahan Mei 2016.

"Sehingga, tugasnya hanya temporary saja sampai munaslub selesai," ujarnya.

(Baca juga: JK: Ical dan Agung Setiap Hari Bicara Bersama)

Meski bersifat sementara, kepengurusan gabungan ini tetap akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu dilakukan untuk memberikan legal standing bagi kepengurusan tersebut untuk menyelenggarakan munaslub.

Dia menambahkan, dengan adanya penggabungan ini, maka sudah tidak ada lagi kubu-kubuan di dalam Partai Golkar. Untuk itu, dia mengimbau agar seluruh kader Golkar di daerah menghilangkan perbedaan yang masih ada saat ini.

"Sebab di daerah masih memahami ini Ancol, ini Bali. Jangan tinggalkan dendam dan lika lama, karena partai terus bergerak untuk ke depan," imbaunya.

 

Kompas TV Munas Golkar Mundur ke Mei atau Juni 2016
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com