Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi MKD, LBH APIK Minta Kasus Masinton Tetap Diproses

Kompas.com - 08/03/2016, 15:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum APIK beserta sejumlah aktivis perempuan mendatangi sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan di Gedung DPR, Selasa (8/3/2016).

Mereka menuntut agar kasus dugaan pemukulan oleh Anggota DPR Masinton Pasaribu terhadap stafnya, Dita Aditia, tetap diproses.

Meski Dita sudah mencabut laporannya, namun mereka menuntut agar penegakan etika tetap dilakukan.

"Damai itu bukan berarti proses berhenti. Ini bukan delik aduan dan masyarakat sudah tahu," kata Dirut LBH APIK, Ratna Bantara Mukti, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/8/2016).

Ratna dan kawan-kawannya diterima oleh anggota MKD dari Fraksi Gerindra Mohammad Syafii.

Mereka menyerahkan petisi di change.org yang menunjukkan netizen mendukung agar kasus Masinton tetap diproses baik secara hukum di Mabes Polri atau pun secara etika di MKD.

"Kami tidak ingin pelaku penganiayaan bebas di DPR," ujar Ratna.

Menanggapi tuntutan tersebut, Syafii menegaskan bahwa saat ini MKD belum menutup kasus Masinton meski Dita sudah mencabut aduannya.

Berlanjut atau tidaknya penyidikan MKD terhadap dugaan penganiayaan ini akan tergantung dari kesepakatan seluruh anggota.

"Tergantung hasil rapat pimpinan dan rapat pleno," kata dia.

Sebelum mendatangi MKD, Ratna dan para aktivis perempuan ini juga sudah mendatangi Mabes Polri untuk menyampaikan hal serupa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com