Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelapor Ade Komarudin Akan Diadukan ke Polda Metro Jaya

Kompas.com - 23/02/2016, 15:14 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim sukses Ade Komarudin sebagai bakal calon ketua umum Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan, Barisan Muda Sentra Organisasi Karyawan Swagiri Indonesia (SOKSI) akan melaporkan M Adnan ke Polda Metro Jaya.

Adnan merupakan koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) yang melaporkan Ade ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait kasus dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet mewah.

Menurut Bambang, tindakan yang dilakukan Adnan telah mencemarkan nama baik Ade. Sebab, tudingan gratifikasi yang diterima Ade dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

(Baca: Berfoto di Jet Mewah, Ketua DPR Dilaporkan ke MKD)

"Dalam satu dua hari ini, Barisan Muda SOKSI akan melaporkan LSM yang demo Akom (Ade Komarudin) di KPK ke Polda Metro atas pencemaran nama baik dan fitnah," kata Bambang dalam pesan singkatnya, Selasa (23/2/2016).

Ia mengatakan, pesawat itu merupakan milik perusahaan penerbangan PT Kodeco-Jhonlin, dengan dirinya menjadi salah satu pemilik saham di dalam grup perusahaan tersebut.

Bambang melihat ada upaya kampanye hitam terhadap Ade, yang hendak mencalonkan diri sebagai calon ketua umum Golkar. Kampanye hitam itu diduga dilakukan oleh salah satu bakal calon ketua umum.

(Baca: MKD Tak Mau Dimanfaatkan untuk Kampanye Hitam Terhadap Ade Komarudin)

Meski demikian, Bambang enggan menyebut siapa bakal calon yang dimaksud.

"Calon ketua umum Golkar yang bermain kotor atau tidak bersaing sehat yang diduga menggerakkan kampanye hitam (akan dilaporkan). (Itu) tentu akan disertai dengan bukti-bukti dan fakta hukumnya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com