Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novanto Minta Anggota Fraksi Golkar Jangan Sibuk Kampanye

Kompas.com - 15/02/2016, 14:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Golkar di DPR Setya Novanto meminta anggota Fraksi Golkar yang ada di DPR untuk tetap fokus bekerja menjelang pemilihan ketua umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional yang akan segera digelar.

Dia meminta anggota Fraksi Golkar yang menjadi calon ketua umum atau tim suksesnya agar tidak terlalu sibuk melakukan kampanye.

"Jadi siapa pun yang menjadi tim kampanye masing-masing jangan lupa tugas-tugas tetap dijalankan," kata Novanto saat berpidato pada perayaan HUT Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Sejumlah anggota Fraksi Golkar yang sudah menyatakan maju sebagai calon ketua umum Golkar, di antaranya, Ade Komarudin, Mahyudin, Aziz Syamsuddin, Roem Kono, serta Setya Novanto sendiri.

(Baca: Terseret Kasus Pemufakatan Jahat, Setya Novanto Tetap Calonkan Diri Jadi Ketum Golkar)

Novanto mengatakan, munas yang akan digelar dalam waktu dekat menjadi momentum untuk kembali bersatunya Partai Golkar setelah selama lebih dari satu tahun mengalami dualisme kepemimpinan.

Karena itu, munas ini sangat penting untuk diikuti oleh semua komponen partai berlambang pohon beringin tersebut. Namun, bukan berarti munas menghambat tugas-tugas kedewanan.

"Semua anggota Fraksi Partai Golkar harus sebaiknya betul-betul tetap melakukan tugas dan fungsinya di komisi masing-masing," ucap Novanto.

(Baca: Jadi Caketum Golkar, Aziz Syamsudin Mulai "Gerilya" ke Pengurus Daerah)

Dalam kesempatan tersebut, Novanto juga sempat meminta maaf jika ada anggota yang tidak sepakat dengan rotasi besar-besaran yang belakangan dia lakukan.

Dia meyakinkan bahwa rotasi itu adalah hal yang biasa dan demi kebaikan Fraksi Golkar sendiri. Dia meminta Fraksi Golkar untuk tetap kompak bekerja untuk rakyat.

"Dengan kekompakan kami, kami harapkan bisa merebut kembali kemenangan pada Pemilu 2019. Kami harapkan di legislatif juga yang sekarang jumlahnya 91 kursi mudah-mudahan bisa bertambah," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com