Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desmond: Berdasarkan Rapat Gerindra, KMP Itu Sudah Bubar

Kompas.com - 05/02/2016, 13:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Desmond J Mahesa membenarkan bahwa partainya menganggap Koalisi Merah Putih (KMP) saat ini sudah bubar.

Bahkan, kata Desmond, keputusan untuk membubarkan KMP ini sudah diputuskan dalam rapat internal DPP Partai Gerindra yang dihadiri Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Iya, berdasarkan rapat, kesimpulannya KMP itu sudah bubar. Pada saat kita lempar ke Pak Prabowo, Pak Prabowo menyatakan ya terserah kalian. Menurut kalian apa, ya itulah kalian yang lebih memahami persoalan DPR," kata Desmond saat dihubungi, Jumat (5/12/2016).

(Baca: Gerindra: Secara "De Facto" KMP Sudah Bubar)

Desmond mengatakan, dalam rapat tersebut, dibahas bagaimana sikap parpol-parpol lain di DPR yang mulai mendukung kebijakan pemerintah meski kebijakan tersebut tak berpihak kepada rakyat.

Dia mencontohkan dalam pengesahan APBN 2016, hanya Gerindra yang menyatakan penolakan terhadap penyertaan modal negara kepada BUMN sebesar Rp 34 triliun.

"Pada ke pemerintah semua, kami merasa bahwa ya KMP sudah enggak ada lagi," ucap anggota Komisi III DPR ini.

(Baca: Aburizal Bakrie: Yang Bilang KMP Bubar Siapa?)

Desmond merasa tidak perlu ada deklarasi untuk membubarkan KMP. Tanpa ada deklarasi pun, menurut dia, KMP sudah bubar dengan sendirinya.

"Silakan saja masing-masing kita bubarin, enggak perlu ada deklarasi ulang. Jangan nanti kalau mereka tidak suka pemerintah, mereka mengklaim dari KMP," ucap Desmond.

Pernyataan bahwa KMP sudah bubar pertama kali datang dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Menurut dia, KMP secara de facto sudah tak ada lagi karena satu per satu parpol yang ada di dalamnya menyatakan dukungan ke pemerintah.

(Baca: Menuju Koalisi Gemuk Jokowi-JK, Musibah atau Berkah?)

Setelah PAN, Partai Golkar kubu Aburizal dan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz juga hengkang dari koalisi yang mendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 lalu itu.

Kompas TV KMP berubah jadi Koalisi Mendukung Pemerintah – Satu Meja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com