Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Sukses Membuat KMP Hancur Lebur

Kompas.com - 26/01/2016, 15:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama ini dianggap mengintervensi konflik dualisme kepemimpinan yang terjadi di internal Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan.

Strategi pemerintah untuk mengintervensi Golkar dinilai berhasil setelah Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz yang awalnya berada di koalisi oposisi, Koalisi Merah Putih, memutuskan untuk mendukung pemerintah.

"Pemerintah telah berhasil intervensi parpol via Kemenkumham dan sekarang hampir semua sudah ke penguasa. Tulang punggung KMP hancur lebur karena munas yang mereka buat tak disahkan Kemenkumham," kata pengamat politik Indstrategi Pangi Syarwi Chaniago, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/1/2016).

Pangi mengatakan, intervensi pemerintah bisa dilihat sejak awal perpecahan di kedua parpol dimulai.

Pemerintah melalui Menkumham langsung mengesahkan PPP hasil Muktamar Surabaya karena Romahurmuziy sebagai ketua umum membawa partainya mendukung pemerintah.

Padahal, saat itu PPP Djan Faridz belum mengadakan muktamar.

Sebaliknya, Menkumham tak langsung mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie.

Pemerintah terlebih dahulu menunggu munas Golkar di Ancol yang menghasilkan Agung Laksono sebagai ketua umum.

"Munas Ancol yang abal-abal dan bodong sekalipun disahkan oleh Kemenkumham, padahal banyak rekomendasi DPD yang bodong dan sepi peserta munasnya," ujar Pangi.

Menurut dia, Aburizal menyadari realitas politik saat ini. Setelah mengubah haluan, akhirnya kubu Aburizal pun mendapatkan dukungan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dari pemerintah.

"Belakangan Aburizal siuman bahwa pemerintah pasti akan mengesahkan kepengurusan Golkar yang bekerja sama dengan pemerintah," ucap dia.

Deklarasi dukungan Golkar kubu Aburizal terhadap pemerintah disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016) malam.

Pernyataan dukungan diserahkan Aburizal kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam acara tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menyaksikan deklarasi dukungan itu.

Selain mengubah haluan politik, Rapimnas Golkar yang digelar selama tiga hari ini juga mengambil satu keputusan penting lainnya, yakni menggelar munaslub.

Namun, kubu Aburizal meminta pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah sehingga mempunyai legalitas untuk menyelenggarakan munaslub.

Aburizal menyatakan tidak akan maju lagi dalam munaslub tersebut.

Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz, seusai menghadiri rapimnas tersebut, juga mengatakan akan membawa partainya mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com