Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingginya Elektabilitas Panglima TNI Dianggap Anomali Politik

Kompas.com - 03/02/2016, 09:44 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai, hasil survei Segitiga Institute mengenai tingginya elektabilitas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan potret adanya kerinduan publik terhadap pemimpin dari kalangan militer.

Meski demikian, ia menganggap hal itu muncul bukan karena kekecewaan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang berasal dari kalangan sipil.

Muradi menjelaskan, kepemimpinan Jokowi baru berjalan dua tahun. Karena itu, publik belum dapat cukup pijakan untuk kecewa pada hasil pemerintahannya.

"Dalam perspektif politik, hasil survei itu menggambarkan anomali politik yang tidak mengikat atas dinamika politik yang ada," kata Muradi melalui pernyataan tertulis, Rabu (3/2/2016).

Dengan kata lain, kata Muradi, hasil survei tersebut merupakan bentuk ketidaksabaran publik atas atas dinamika politik terjadi saat ini.

Publik ia anggap ingin kembali dipimpin figur berlatar militer karena pengalaman masa lalu yang mengedepankan perspektif keamanan ketimbang pembangunan partisipatif-populis.

Menurut Muradi, iklim demokrasi di Indonesia memberikan ruang yang sama pada figur dari berbagai latar belakang untuk berkontestasi dalam pemilihan umum.

Ia meyakini, masyarakat Indonesia akan memilih figur yang bekerja konkret untuk menjadi pemimpin dibanding figur yang memoles dirinya dengan pencitraan.

Muradi melanjutkan, jika Gatot ingin menjadi kontestan dalam Pemilihan Presiden 2019, maka dia harus membuktikan berkinerja baik untuk TNI dan masyarakat, dapat melalui ujian memenangkan survei dengan tokoh politik lainnya, dan harus memiliki daya pikat untuk menarik dukungan partai politik.

"Harus dibuktikan bahwa kerinduan atas figur pemimpin berlatar belakang militer, bukan semata karena romantisme yang tidak berbasis realitas politik," kata Muradi.

Hasil survei yang dilakukan Segitiga Institute menunjukkan bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan tokoh yang paling banyak dipilih untuk menjadi presiden dengan latar belakang militer.

(Baca: Segitiga Institute: Elektabilitas Panglima TNI Mengancam Jokowi)

"Dari data yang diperoleh, ternyata pilihan tertinggi jatuh pada Gatot Nurmantyo yang tingkat elektabilitasnya mencapai 35,9 persen," ujar Direktur Eksekutif Segitiga Institute Muhammad Sukron di Jakarta, Sabtu (30/1/2016).

Survei bertajuk "Kerinduan Publik Akan Pemimpin Militer" ini dilakukan dengan pertanyaan yang mengerucut kepada sosok pimpinan berlatar belakang militer.

Sukron mengatakan, pihaknya memberikan pertanyaan tertutup dengan menawarkan empat nama yang pernah menjadi panglima TNI.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com