Bareskrim Periksa Pihak Rumah Sakit yang Diduga Terlibat Penjualan Ginjal

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terus mengembangkan perkara penjualan organ tubuh yang diungkap, beberapa waktu lalu.

Setelah menetapkan tiga tersangka, penyidik akan memanggil pejabat di tiga rumah sakit yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut.

"Tiga orang pihak rumah sakit masih kami periksa. Belum selesai. Rumah sakitnya mana saja, rahasia, nanti saja," ujar Kepala Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri AKBP Arie Dharmanto saat dihubungi, Senin (1/2/2016).

Sementara, Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Anang Iskandar menduga kuat adanya oknum di tiga rumah sakit tersebut yang turut andil dalam tindak pidana penjualan organ tubuh.

Namun, dia menolak menyebutkan di tingkat mana pada rumah sakit tersebut yang terlibat. Dia mengatakan, akan fokus pada keterangan saksi-saksi dari rumah sakit tersebut.

"Fokus dululah ke pemeriksaan saksi-saksi itu dulu, nanti baru nyebut, siapa, siapa, gitu," ujar Anang.

Saksi Ahli

Selain pengembangan perkara, penyidik juga terus melengkapi berkas tiga tersangka kasus itu. Rencananya, penyidik akan memeriksa saksi ahli dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dalam waktu dekat.

Anang mengatakan bahwa pemanggilan saksi ahli IDI dalam rangka mengetahui standar operasional prosedur transplantasi organ tubuh.

"Pemanggilan ini bukannya berarti penetapan tiga tersangka ini tidak kuat. Sudah ada bukti dia mengeksploitasi korban dengan menjual organ tubuh, dalam hal ini ginjal. Kami kan pakai UU Perdagangan Orang, jadi unsurnya sudah terpenuhi," ujar dia.

Baru-baru ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membekuk tiga pelaku penjual organ tubuh manusia berupa ginjal, yakni Yana Priatna alias Amang, Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan Kwok Herry Susanto alias Herry.

Mereka sudah menipu setidaknya 15 orang. Adapun, tiga pelaku hingga kini masih ditahan di sel Bareskrim Mabes Polri.

Mereka diancam dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO juncto Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.