Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Sukses Membuat KMP Hancur Lebur

Kompas.com - 26/01/2016, 15:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama ini dianggap mengintervensi konflik dualisme kepemimpinan yang terjadi di internal Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan.

Strategi pemerintah untuk mengintervensi Golkar dinilai berhasil setelah Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz yang awalnya berada di koalisi oposisi, Koalisi Merah Putih, memutuskan untuk mendukung pemerintah.

"Pemerintah telah berhasil intervensi parpol via Kemenkumham dan sekarang hampir semua sudah ke penguasa. Tulang punggung KMP hancur lebur karena munas yang mereka buat tak disahkan Kemenkumham," kata pengamat politik Indstrategi Pangi Syarwi Chaniago, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/1/2016).

Pangi mengatakan, intervensi pemerintah bisa dilihat sejak awal perpecahan di kedua parpol dimulai.

Pemerintah melalui Menkumham langsung mengesahkan PPP hasil Muktamar Surabaya karena Romahurmuziy sebagai ketua umum membawa partainya mendukung pemerintah.

Padahal, saat itu PPP Djan Faridz belum mengadakan muktamar.

Sebaliknya, Menkumham tak langsung mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie.

Pemerintah terlebih dahulu menunggu munas Golkar di Ancol yang menghasilkan Agung Laksono sebagai ketua umum.

"Munas Ancol yang abal-abal dan bodong sekalipun disahkan oleh Kemenkumham, padahal banyak rekomendasi DPD yang bodong dan sepi peserta munasnya," ujar Pangi.

Menurut dia, Aburizal menyadari realitas politik saat ini. Setelah mengubah haluan, akhirnya kubu Aburizal pun mendapatkan dukungan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dari pemerintah.

"Belakangan Aburizal siuman bahwa pemerintah pasti akan mengesahkan kepengurusan Golkar yang bekerja sama dengan pemerintah," ucap dia.

Deklarasi dukungan Golkar kubu Aburizal terhadap pemerintah disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016) malam.

Pernyataan dukungan diserahkan Aburizal kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam acara tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menyaksikan deklarasi dukungan itu.

Selain mengubah haluan politik, Rapimnas Golkar yang digelar selama tiga hari ini juga mengambil satu keputusan penting lainnya, yakni menggelar munaslub.

Namun, kubu Aburizal meminta pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah sehingga mempunyai legalitas untuk menyelenggarakan munaslub.

Aburizal menyatakan tidak akan maju lagi dalam munaslub tersebut.

Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz, seusai menghadiri rapimnas tersebut, juga mengatakan akan membawa partainya mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Kini Blak-blakkan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Anies Kini Blak-blakkan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Nasional
Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Nasional
Anies ke Warga Jakarta: Rindu Saya Enggak? Saya Juga Kangen, Pengen Balik ke Sini...

Anies ke Warga Jakarta: Rindu Saya Enggak? Saya Juga Kangen, Pengen Balik ke Sini...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com