Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Senior Golkar Masih Sulit Satukan Aburizal dan Agung Laksono

Kompas.com - 23/01/2016, 07:51 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalan tengah yang diambil Partai Golkar untuk menyelesaikan konflik internal tampaknya belum berjalan mulus. Campur tangan para tokoh senior partai belum mampu menyatukan dua kepentingan dari kubu Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono dan kubu Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie.

Mahkamah Partai Golkar (MPG) sebelumnya memerintahkan pembentukan tim transisi yang terdiri dari para tokoh senior, maupun kader dari kedua kubu.

Tim transisi kemudian menggelar rapat perdana, Jumat (22/1/2016) malam, di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Anggota tim transisi, Akbar Tandjung, mengatakan, rapat ini akan membahas kerja tim, salah satunya rencana penyelenggaraan munas dalam waktu dekat.

Meski demikian, hingga rapat selesai digelar, tidak terlihat kehadiran Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie dan Theo L Sambuaga.

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono hadir dalam rapat itu.

Ketidakhadiran Aburizal bukan sesuatu yang sulit diprediksi. Sejak awal, Aburizal menolak adanya pembentukan tim transisi oleh Mahkamah Partai yang dipimpin Muladi. Kubu Munas Bali menilai MPG di bawah kepemimpinan Muladi telah habis masa berlakunya pada 31 Desember 2015.

Aburizal dan pengurus Golkar hasil Munas Bali lainnya memilih untuk menggelar rapat pimpinan nasional pada 23-25 Januari 2016. Rapimnas dinilai lebih tepat dijadikan pintu masuk rekonsiliasi. Rapimnas yang digelar dibawah kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau itu akan meminta pandangan DPD Golkar tingkat provinsi terkait perlu atau tidaknya Munas rekonsiliasi.

Jika disetujui oleh dua per tiga DPD tingkat I, maka munas rekonsiliasi akan dilaksanakan.

Di sisi lain, Agung Laksono telah mengimbau agar seluruh pimpinan daerah Partai Golkar mendukung tim transisi sebagai penyelenggara munas. Agung meminta seluruh DPD Golkar memercayakan tim transisi untuk membentuk panitia, menentukan organizing committee, steering committee, tempat, tanggal dan aturan yang menjamin munas terselenggara secara aspiratif, demokratis dan akuntabel.

"Sekali lagi mengimbau jajaran kami, agar kita bersatu padu, dilandasi semangat rekonsiliasi," kata Agung dalam konferensi pers di kediamannya, Jumat siang.

Tunggu rapimnas

Rapat perdana yang digelar tim transisi menghasilkan beberapa keputusan. Jusuf Kalla yang ditunjuk sebagai ketua tim mengatakan bahwa salah satu kesepakatanya, tim transisi akan menunggu keputusan rapimnas yang digelar DPP Golkar hasil Munas Bali.

"Kita harapkan sebagaimana yang tadi disetujui, rapimnas itu  mengarah kepada persatuan, dan persatuan itu baru bisa berjalan jika ada munas yang demokratis," kata Kalla.

Kalla belum bisa memastikan apakah ia akan menghadiri pembukaan rapimnas yang digelar di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (23/1/2016) malam. Menurut dia, tim transisi yang berupaya merangkul semua pihak, pada prinsipnya ingin berada pada titik yang paling objektif.

Sementara itu, terkait jadwal munas, Kalla mengatakan, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam waktu dekat. Sebab, tidak lama lagi partai politik akan menghadapi agenda penting, seperti pilkada serentak 2017 yang pendaftarannya akan dimulai pada pertengahan 2016.

"Jangan ulangi tahun lalu, di mana tidak ada waktu konsolidasi. Kita mengharapkan kemenangan 50 persen jika bersatu, mudah-mudahan," kata Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com