Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Majelis Syuro PKS Dinilai Berwenang Meminta Fahri Hamzah Mundur dari Pimpinan DPR

Kompas.com - 13/01/2016, 19:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho mengatakan, Ketua Majelis Syuro memiliki hak untuk meminta kader PKS Fahri Hamzah untuk mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR.

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufri sempat meminta Fahri Hamzah untuk mundur dari jabatan publik tersebut.

"Dia (Salim Segaf) punya otoritas, ya itu memungkinkan saja," ujar Taufik saat ditemui seusai penutupan Rakornas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Rabu (13/1/2016).

(Baca: Fahri Hamzah: Kalau Saya Tak Dicopot, Seorang Mantan Menteri Akan Disasar)

Dalam sebuah pernyataan tertulis, Minggu (10/1/2016), Fahri mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufri mengenai adanya permintaan agar ia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan DPR.

Namun, Fahri enggan membeberkan isi pembicaraannya dengan Salim Segaf. Fahri hanya menjelaskan bahwa ia tidak bersedia memenuhi permintaan pengunduran diri karena hal itu diminta secara pribadi, lisan, dan bukan permintaan resmi partai.

"Hanya memang pernah ada pembicaraan pribadi dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Namun, karena permintaan itu bersifat pribadi, bukan keputusan lembaga atau institusi partai, saya juga telah memberikan tanggapan secara pribadi pula," kata Fahri saat itu.

(Baca: Tifatul: Fahri Hamzah Masih Muda, Jangan Melawan Partai)

Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS sedang menyelidiki laporan mengenai dugaan pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan Fahri.

Ketika memenuhi pemanggilan BPDO, Fahri mengakui bahwa laporan terhadap dirinya dibuat atas tuduhan bahwa ia membela Setya Novanto secara berlebihan.

Kompas TV Fahri Hamzah Menolak Mundur

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com