Suryadharma Tidak Ikhlas jika Dituntut Berat

Menurut pengacara Suryadharma, Humphrey Djemat, Suryadharma menolak dituntut berat. Suryadharma menyebut dakwaan jaksa tidak terbukti. Bahkan, dia merasa semestinya dituntut bebas.

"Jujur saja beliau tidak rela dan ikhlas kalau dituntut berat," kata Humphrey saat dihubungi, Selasa pagi.

Sejak awal, KPK menduga kerugian negara yang ditimbulkan oleh perkara Suryadharma mencapai Rp 1,8 triliun. Namun, kata Humphrey, dalam persidangan tidak terbukti adanya kerugian negara.

"Mana itu korupsi Rp 1,8 triliun yang sangat fantastis dan menarik perhatian publik? Ternyata kerugian negara baru dibuat satu tahun setelah Pak SDA jadi tersangka," kata Humphrey.

Humphrey menyebut penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya berdasarkan berita acara pemeriksaan para saksi yang merupakan data sekunder, bukan menggunakan fakta primer.

Sehingga, menurut Humphrey, hasil penghitungan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kata Humphrey, tak ada satu rupiah pun mengalir ke rekening Suryadjarma terkait dugaan korupsi haji.

"Baik mengenai petugas haji, DOM, penyewaan perumahan dan pemanfaatan sisa kuota nasional haji tidak ada fakta persidangan yang memberatkan SDA. Yang ada JPU memaksakan dakwaannya agar kelihatan SDA bersalah," kata Humphrey.

Humphrey berharap jaksa melihat fakta persidangan dalam menentukan angka tuntutan mereka.

"Jangan mendzholimi orang yang tak bersalah. Kasihan orang ini sudah sangat menderita lahir batin termasuk keluarganya," kata dia.

Suryadharma didakwa menyalahgunakan wewenang selaku menteri agama dalam penyelenggaraan ibadah haji haji tahun 2010-2013. Perbuatannya dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal saudi.

Dalam penyelenggaraan haji tersebut, Suryadharma menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi dan memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan.

Suryadharma juga mengakomodir permintaan Komisi VIII DPR untuk memasukkan orang-orang tertentu supaya bisa naik haji gratis dan menjadi petugas PPIH Arab Saudi.

Tak hanya itu, dia juga memasukkan orang-orang dekatnya, termasuk keluarga, ajudan, pengawal pribadi, dan sopir terdakwa mau pun sopir istri terdakwa agar dapat menunaikan haji secara gratis.

Atas perbuatannya, Suryadharma disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.