Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tol Laut Itu yang seperti Ini...

Kompas.com - 11/12/2015, 19:47 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, penyediaan daging sapi dari Nusa Tenggara Timur ke Jakarta merupakan bagian dari program tol laut yang ia rencanakan.

Ia mengatakan, program tol laut akan menciptakan efisiensi dalam hal proses distribusi kebutuhan pokok yang bermuara pada kestabilan dan terjangkaunya harga.

"Ini yang sering kita bilang, tol laut-tol laut ya sebetulnya ini. Nanti akan semua harga akan menjadi seperti ini," kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (11/12/2015).

Kehadiran Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok untuk meninjau kedatangan 350 (sebelumnya disebut 500) ekor sapi dari NTT.

Khusus untuk pengangkutan sapi dari NTT ke Jakarta, Jokowi mengklaim ada efisiensi ongkos distribusi dari yang biasanya.

Ia menyebut ongkos distribusi sapi-sapi yang diangkut hanya Rp 320.000 per ekor. Biasanya, ongkos mencapai Rp 1,5 juta per ekor hingga Rp 1,8 juta per ekor.

Jokowi yakin efisiensi ongkos distribusi akan dapat menekan dan menstabilkan harga di pasaran.

Untuk harga daging sapi di Jakarta, ia memprediksi akan dapat berkisar hanya di angka Rp 72.000 hingga Rp 76.000 per kilogram.

"Tetapi, itu harga rata-rata. Yang namanya daging itu ada yang khas. Itu jatuhnya bisa antara Rp 85.000-Rp 90.000. Tetapi, yang rata-rata itu tadi harganya yang tadi saya bilang," ucap Jokowi.

Namun, Jokowi belum dapat memastikan kapan harga daging sapi sesuai yang ia inginkan itu dapat terwujud.

Sebab, kata dia, akan tetap ada mekanisme pasar yang akan membuat harga daging tidak dapat langsung turun.

"Nanti mekanisme pasar nanti yang akan mempengaruhi. Jadi jangan bertanya itu. Ini mekanisme pasar, demand dan supply," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

"Saya kira kalau ada supply dengan harga itu kita harapkan juga harga menjadi normal," ucapnya.

Penyediaan sapi untuk warga Jakarta dengan memanfaatkan kerja sama dengan daerah lain adalah program yang digagas Jokowi sejak masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI, Jokowi pernah mencanangkan program kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sejumlah provinsi.

Provinsi-provinsi yang diajak bekerja sama adalah provinsi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Jakarta, tak terkecuali daging sapi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com