Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikatan Cendekiawan Dukung Cara Jokowi Sikapi Kasus Pencatutan Nama

Kompas.com - 08/12/2015, 19:28 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendukung cara Presiden Joko Widodo menyikapi kasus dugaan pencatutan nama yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Sikap Jokowi dianggap tepat dan menunjukkan ketegasan seorang pemimpin.

"Kami terpesona dengan jargon Pak Presiden, 'Kami ora popo dan ora sudi'. Beliau menunjukkan bahasa tubuh seorang pemimpin dan ICMI sepakat dengan Presiden," kata anggota Presidium ICMI Priyo Budi Santoso, seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Dia menjelaskan, ICMI tidak membahas secara khusus kasus dugaan pencatutan nama dan proses persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan saat bertemu Jokowi. (Baca: Jokowi: Tak Apa Saya Dibilang "Koppig", tetapi kalau Sudah Meminta Saham, Tak Bisa!)

Akan tetapi, kata Priyo, ICMI merasa perlu menyampaikan dukungan karena berkomitmen untuk memperbaiki moral dan etika politik yang terus merosot.

Presiden Jokowi, pada Senin (7/12/2015) mengungkapkan kemarahannya karena namanya dicatut untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia. Menurut Jokowi, pencatutan namanya itu mencoreng etika, moral dan wibawa negara.

"ICMI khawatir hari-hari ini banyak moral elite merosot. Kami setuju dengan Presiden supaya pimpinan lembaga negara memiliki etika moral," ungkap Priyo. (Baca: Jokowi Marah, Apa Kata Pengacara Setya Novanto?)

Saat bertemu Presiden, Priyo hadir bersama Ketua Presidium ICMI Sugiharto dan Jimly Asshidique serta Marwah Daud.

Pimpinan ICMI menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan persiapan muktamar dan peringatan hari jadi ke-25 ICMI pada 11-13 Desember 2015 di Mataram. (Baca: MKD Jadikan Amarah Presiden Jokowi sebagai Masukan)

Kehadiran Jokowi dalam muktamar dan peringatan hari jadi ICMI rencananya akan diwakili Wapres Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Nasional
Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas': 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Jajak Pendapat Litbang "Kompas": 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Nasional
Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Nasional
Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara Akurat 

Wakil Ketua Banggar Sarankan DPR Bentuk Lembaga Independen untuk Hasilkan Kebijakan Anggaran secara Akurat 

Nasional
PKS Akan Pecat Calegnya yang Ditangkap karena Kasus Narkoba di Aceh Tamiang

PKS Akan Pecat Calegnya yang Ditangkap karena Kasus Narkoba di Aceh Tamiang

Nasional
Jaksa Agung-Kapolri Hadir di Istana di Tengah Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Jaksa Agung-Kapolri Hadir di Istana di Tengah Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88

Nasional
Bareskrim Tangkap Caleg PKS di Aceh Tamiang Terkait Kasus Narkoba

Bareskrim Tangkap Caleg PKS di Aceh Tamiang Terkait Kasus Narkoba

Nasional
KPK Panggil Lagi Fuad Hasan Masyhur Jadi Saksi TPPU SYL

KPK Panggil Lagi Fuad Hasan Masyhur Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com