Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Kemarahan Presiden kepada Setya Novanto Harus Dipahami

Kompas.com - 08/12/2015, 18:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa kemarahan Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR Setya Novanto harus dipahami.

Menurut Tjahjo, Jokowi marah setelah membaca utuh transkrip rekaman pembicaraan Setya dengan pengusaha migas Riza Chalid yang mencatut namanya untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.

"Melihat rekaman secara utuh, kalau Bapak Presiden sampai mengambil sikap yang keras, ya harus dipahami," kata Tjahjo, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/12/2015).

Tjahjo melanjutkan, kemarahan Presiden sejalan dengan kekecewaan masyarakat kepada Setya Novanto.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu bahkan meyakini kekecewaan kepada Setya Novanto juga muncul dari kelompok masyarakat yang tidak mendukung Jokowi saat pilpres.

"Rakyat yang tidak mendukung beliau (Jokowi) pun sikapnya keras karena (Setya) sudah melecehkan lambang negara," ujar Kapolri.

Pada Senin (7/12/2015) malam, Presiden Jokowi mengungkapkan kemarahan pada pencatut nama yang menyebutnya meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.

Jokowi tidak dapat menerima karena masalah ini berkaitan dengan etika dan moral pimpinan lembaga negara.

Kasus yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto dan Riza Chalid sudah diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sidang pemeriksaan Setya Novanto dilakukan tertutup sedangkan Riza tidak memenuhi panggilan.

Selain di MKD, kasus tersebut juga tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung.

Penyidik kejaksaan menduga ada permufakatan jahat saat Setya Novanto dan Riza Chalid menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com