Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Fraksi yang Ingin Kembalikan Capim KPK ke Presiden

Kompas.com - 26/11/2015, 16:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah fraksi di Komisi III DPR menolak delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum uji kelayakan dan kepatutan dimulai.

Sejumlah fraksi itu ingin agar delapan calon pimpinan dikembalikan ke Presiden Joko Widodo.

Menurut Anggota Komisi III Arsul Sani, hal ini yang membuat rapat pleno pada Rabu (25/11/2015) malam, memutuskan untuk menunda proses uji kelayakan dan kepatutan.

"Jadi ada yang mau mengembalikan, ada yang mau lanjut fit and proper test," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini tidak mau membuka fraksi mana yang hendak mengembalikan delapan capim KPK ke pemerintah. (Baca: Usai Gantung Nasib Capim KPK, Fraksi-fraksi Saling Tuding)

Dia beralasan, rapat semalam berlangsung tertutup sehingga tidak etis untuk membuka sikap fraksi lain. Namun dia memastikan, PPP ingin melanjutkan tahap seleksi ini ke proses uji kelayakan dan kepatutan.

"Saya tidak etis untuk mengatakan," ujarnya.

Silang pendapat ini, lanjut Arsul, sudah dibicarakan oleh para anggota Komisi III saat makan malam, sesaat sebelum rapat dimulai.

Akhirnya, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin selaku pimpinan rapat langsung mengusulkan agar pengambilan keputusan ini ditunda. (baca: Pansel KPK: Jangan Bilang Kami Tidak Paham Hukum)

Fraksi yang ingin mengembalikan capim ke pemerintah diminta mengkaji kembali berbagai masalah yang masih menjadi ganjalan, seperti tak adanya unsur kejaksaan pada 8 capim KPK.

Rapat rencananya akan kembali dilanjutkan pada Senin pekan depan. (baca: ICW: Mungkin Belum Ada Sahabat DPR di Antara Calon Pimpinan KPK)

Adapun delapan capim KPK yang diserahkan adalah kategori pencegahan terdiri atas Saut Situmorang dan Surya Chandra, penindakan Alexander Marwata dan Basariah Panjaitan.

Kemudian, kategori manajemen ada Agus Rahardjo dan Sujanarko dan kategori supervisi dan pengawasan ialah Johan Budi Sapto Pribowo dan Laode Muhammad Syarif.

Sebelumnya, panitia seleksi juga mengirimkan dua nama, yaitu Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata.

Keduanya akan menjalani uji kelayakan lagi bersama delapan nama lainnya. Adapun masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan habis pada Desember 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com