Stafsus Menteri ESDM Sambangi KPK, Ada Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com — Said Didu, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (20/11/2015).

Saat ditanya ihwal kedatangannya, Said mengaku tak ada hal penting yang dilakukannya di KPK.

"Oh, saya cuma mau mampir merokok," kata Said di Gedung KPK.

Said berkelit saat disinggung apakah kedatangannya juga untuk melaporkan kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla ke petinggi Freeport Indonesia.

Kepada Mahkamah Kehormatan Dewan, Said Didu sebelumnya telah menyerahkan rekaman pertemuan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Muhammad Reza Chalid, 8 Juli 2015.

Rekaman disampaikan setelah Sudirman mengadukan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD. Aduan tersebut terkait sangkaan permintaan saham kepada Freeport dengan mencatut nama Presiden-Wapres.

Mengenai keberadaan rekaman itu, Said Didu menganggap wajar jika percakapan itu direkam untuk melindungi diri. (Baca: "Freeport Jalan, Kita 'Happy', Kita Golf, Kita Beli 'Private Jet'")

"Jadi, orang ini kan seakan-akan Freeport salah. Melindungi diri boleh dong dengan merekam," ujar Said.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengaku tidak mengetahui agenda kedatangan Said. (Baca: Sudirman Said Bungkam soal Restu Jokowi Laporkan Novanto ke MKD)

Ia mendapatkan informasi bahwa Said hanya bertandang ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

"Ketemu Dumas. Agendanya tidak terinfo," kata Yuyuk.

Seperti dikutip Kompas, Wakil Ketua MKD dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang mengatakan, rekaman pembicaraan pada 8 Juni yang diterima MKD pada Rabu lalu tidak perlu divalidasi karena pihak terlapor sudah mengaku bahwa pertemuan itu memang terjadi.

Isi rekaman itu tidak berbeda dengan transkrip yang diserahkan Sudirman. (Baca: Setya Novanto Mengaku Ada Penawaran Saham oleh Bos Freeport)

Hal senada disampaikan Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti. Menurut dia, jika ada pihak yang mengakui, rekaman itu tidak perlu dilaporkan dan diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri.

Namun, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, substansi rekaman dan transkrip pertemuan tanggal 8 Juni yang kini dijadikan MKD sebagai alat bukti itu tidak utuh. Ada hal-hal yang dipotong di beberapa bagian. (Baca: Jokowi: "Papa Minta Pulsa" Diganti Jadi "Papa Minta Saham")

Bagian yang terpotong itu, menurut Setya, menunjukkan bahwa Presiden Direktur PT FI Maroef Sjamsoeddin menawarkan saham kepadanya dan pengusaha minyak Muhammad Reza Chalid. Saat ditanyakan apakah mereka menerima saham itu, Setya menjawab tidak.