Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PPP Ini Mengaku Kenalkan Calo Pemondokan kepada Komisi VIII DPR

Kompas.com - 06/11/2015, 12:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Anggota Komisi VIII DPR RI Hasrul Azwar dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi penyelenggaraan ibadah haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Dalam kesaksiannya, Hasrul mengaku, ada keinginan dari Komisi VIII ketika itu untuk ikut serta dalam proses penentuan pemondokan dan katering.

Hasrul lalu memperkenalkan sejumlah anggota Komisi VIII dengan calo perumahan bernama Saleh Saleem Badegel.

"Saya merealisasikan permintaan Komisi VIII untuk berbisnis, tapi tidak ada rekanan. Makanya dikenalkan dengan Saleh Badegel," ujar Hasrul di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Hasrul mengatakan, anggota Komisi VIII yang diperkenalkan dengan Saleh antara lain, Chairunnisa, Zulkarnaen Jabar, Jazuli Juwaini, dan Said Abdullah. (baca: Saksi: Suryadharma Perintah Loloskan Pemondokan yang Tak Layak untuk Jemaah)

Saat itu, mereka yang merupakan tim panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji datang ke Arab Saudi untuk melakukan cek dan pengawasan pemondokan yang hendak disewa.

Kedatangan mereka kemudian disambut oleh Konsul Haji Mohammad Syairozi Dimyathi. Kemudian, datanglah Saleh ke dalam pertemuan itu.

"Saya kenalkan Saleh dan Syairozi, dia kerja di sini lama urus haji mana tahu memungkinkan bisa dibantu," ujar politisi PPP yang kini duduk di Komisi III DPR. (baca: Saksi Ungkap Ada Calo Setor Uang Pemondokan ke Suryadharma Ali)

Hasrul menambahkan, saat itu Saleh bekerja sebagai makelar di Al Mukharah. Setelah pertemuan, Hasrul memberi Saleh oleh-oleh untuk dibawa pulang.

Dalam sidang sebelumnya, Saleh mengaku ditunjuk Komisi VIII DPR RI sebagai perantara untuk mencari pemondokan haji tahun 2012. (Baca: Suryadharma: Ada Permintaan Sisa Kuota Haji dari Istana, KIB II, DPR, dan Ponpes)

Saleh mengaku diperkenalkan oleh Hasrul Azwar kepada anggota Komisi VIII lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Hasrul meminta Syairozi membantu Saleh meloloskan pemondokan yang diajukan.

"Mereka katakan, Pak Saleh Badegel tolong dibantu kalau ada sesuatu hal menyangkut perumahan," kata Saleh.

Saleh membantah adanya pembicaraan mengenai pembagian fee. Dalam berkas dakwaan Suryadharma, mereka membahas fee yang disepakati. (baca: Calo Ini Mengaku Beri "Fee" 106.000 Dollar AS kepada Mantan Anggota Komisi VIII)

Adapun kesepakatan itu adalah fee untuk anggota Poksi di Komisi VIII DPR RI dalam penyewaan perumahan di Madinah sejumlah 30 riyal Saudi per jemaah dan di Jeddah sejumlah 20 riyal Saudi per jemaah.

Sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, Suryadharma memberi kesempatan kepada anggota Komisi VIII DPR-RI untuk mengajukan nama-nama majmuah penyedia perumahan di Jeddah dan Madinah kepadanya maupun kepada Tim Penyewaan Perumahan.

Kemudian, anggota kelompok fraksi (Poksi) dalam Komisi VIII DPR-RI menunjuk Hasrul Azwar sebagai koordinator Poksi pada Komisi VIII DPR-RI, kecuali Poksi Partai Demokrat yang dikoordinir oleh Nurul Iman Mustofa. (baca: Saksi Ungkap Ada Calo Setor Uang Pemondokan ke Suryadharma Ali)

Meskipun terdapat dua koordinator Poksi, tetapi Komisi VIII DPR-RI sepakat menunjuk Hasrul yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP PPP sebagai penghubung antara Komisi VIII DPR-RI dengan Suryadharma.

Selanjutnya, anggota Komisi VIII DPR-RI yang diwakili oleh Hasrul menyerahkan beberapa nama majmuah kepada Syairozi untuk disewa dan dipergunakan sebagai penyedia perumahan jemaah haji, di antaranya Majmuah Mubarak, Mukhtaroh, Majd Al Khomri, dan Majmuah Ilyas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com