Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Rekayasa Foto Suku Anak Dalam Dianggap sebagai Pembunuhan Karakter Jokowi

Kompas.com - 02/11/2015, 19:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai bahwa tudingan yang menyebutkan Presiden Joko Widodo merekayasa pertemuan dengan warga Suku Anak Dalam di Jambi pada pekan lalu adalah upaya pembunuhan karakter.

"Presiden secara sungguh-sungguh ingin mengangkat persoalan Suku Anak Dalam tanpa pretensi apa-apa, dan kemudian dilakukan semacam character assassination kepada Presiden," ujar Pramono di Kantor Presiden, Senin (2/11/2015).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan bahwa Jokowi selama ini memang lebih memfokuskan masyarakat yang betul-betul memerlukan perhatian pemerintah. Hal itulah yang mendorong Jokowi untuk menemui warga Suku Anak Dalam.

Pramono mengatakan bahwa dua foto yang menunjukkan Suku Anak Dalam yang berpakaian seadanya dan yang berpakaian lengkap adalah dua kelompok berbeda.

Pramono membantah bahwa mereka sedang melakukan briefing bersama Jokowi, sebagaimana diinformasikan di media sosial.

"Teman-teman media juga sama-sama hadir pada waktu itu, di lapangan, sama sekali tidak ada rekayasa foto atau apa pun, dan itu bukan karakter presiden kita. Presiden ini apa adanya," kata dia.

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa hal itu tidak akan dilaporkan ke polisi. (Baca: Istana Tak Akan Laporkan Penyebar Isu Rekayasa Foto Jokowi ke Polisi)

Foto pertemuan Jokowi dan warga Suku Anak Dalam itu menjadi bahan perbincangan di media sosial.

Foto yang diunggah di medsos menunjukkan dua peristiwa ketika Jokowi melakukan perbincangan dengan warga.

Salah satu foto menunjukkan Jokowi berdialog dengan warga di rumah singgah Suku Anak Dalam. Warga mengenakan pakaian lengkap dan tertutup.

Adapun foto lainnya menunjukkan Jokowi berbincang dengan warga yang mengenakan penutup seadanya.

Perbandingan kedua foto itu seolah menunjukkan Jokowi berbincang dengan orang yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com