Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Tak Akan Laporkan Penyebar Isu Rekayasa Foto Jokowi

Kompas.com - 02/11/2015, 19:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyayangkan adanya anggapan bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo bersama warga Suku Anak Dalam, Jambi, adalah kegiatan yang direkayasa.

Meski penyebaran itu dianggap melanggar etika, Pramono memastikan, Presiden tidak akan membawa masalah ini ke jalur hukum.

"Warning, bahwa yang seperti itu (menyebarkan informasi salah) tuh jangan dilakukanlah," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Pramono menegaskan, Jokowi mengunjungi Suku Anak Dalam hanya untuk membuktikan adanya perhatian dari pemerintah terkait meluasnya dampak bencana asap di Jambi.

Pramono berharap, tidak ada lagi penyebar informasi yang ditujukan untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi.

"Presiden secara sungguh-sungguh ingin mengangkat persoalan Suku Anak Dalam tanpa pretensi apa-apa. Dengan demikian, kami tak akan melaporkan kepada polisi," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tidak ada yang direkayasa dalam kunjungan Presiden ke Suku Anak Dalam.

Salah seorang yang ada dalam dua foto bersama Presiden adalah Husni Thamrin, yang membantu menerjemahkan bahasa Suku Anak Dalam.

Ia menyebutkan bahwa kedua foto yang beredar di media sosial itu diambil di dua lokasi berbeda. Jarak antar-lokasi foto 600-800 meter.

"Sama sekali tidak ada rekayasa foto, dan itu bukan karakter Presiden kita. Presiden ingin apa adanya," kata Pramono.

(Baca: Khofifah Bantah Ada Rekayasa di Balik Kunjungan Jokowi ke Suku Anak Dalam)

Dua foto yang diunggah di medsos itu menunjukkan dua peristiwa ketika Jokowi melakukan perbincangan dengan warga.

Salah satu foto menunjukkan Jokowi berdialog dengan warga di rumah singgah Suku Anak Dalam. Warga mengenakan pakaian lengkap dan tertutup.

Adapun foto lainnya menunjukkan Jokowi berbincang dengan warga yang mengenakan penutup seadanya.

Perbandingan kedua foto itu seolah memperlihatkan Jokowi berbincang dengan orang yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com