Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kita Terbuka dengan Tenaga Kerja Asing

Kompas.com - 22/10/2015, 17:42 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia membuka diri terhadap masuknya tenaga kerja asing. Menurut Kalla, kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia justru akan membuka lapangan pekerjaan.

Para tenaga kerja asing biasanya datang bersama dengan investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kita terbuka dengan tenaga kerja asing. Tidak mungkin mereka datang ke sini, bawa modal dan lalu pergi. Mereka butuh orang dan ahli-ahli dari negaranya, jadi kita jangan membiarkan mereka mengalahkan kita. Sebenarnya, investasi membuka lapangan kerja besar, bukannya mereka mengambil jatah lapangan kerja kita," kata Kalla saat menyampaikan arahannya kepada jajaran Kementerian Tenaga Kerja di Kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Hadir dalam acara ini, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid.

Wapres lantas menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia setidaknya membuka 100 lapangan kerja baru. (baca: JK: Kemajuan Ekonomi Bukan Diukur dari Nilai Tukar Rupiah atau Indeks Saham)

Ia meminta, agar masyarakat tidak khawatir akan serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia, terlebih jika kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN sudah diberlakukan.

Menurut Wapres, mustahil tenaga kerja dari negara dengan nilai upah tinggi mencari pekerjaan di Indonesia yang standar upahnya lebih rendah.

Kesepakatan MEA, menurut dia, justru membuka peluang warga negara Indonesia untuk mencari pekerjaan ke negara lain yang standar upahnya lebih tinggi. (Baca: Jokowi: Beda dari 1998, Ekonomi Indonesia Saat Ini Banyak Diacungi Jempol)

"Selalu tenaga kerja bergerak dari daerah yang rendah upahnya ke yang tinggi. Tidak akan dari tinggi ke rendah. Orang singapura jadi pekerja di sana Rp 20 juta, di sini Rp 2 juta, masak mau pindah?" ucap Kalla.

Kendati demikian, Wapres menilai, perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja maupun kualitas lapangan kerja di Indonesia.

Ia lalu meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk lebih banyak menggelar pelatihan kerja. (Baca: Rizal Ramli: Syukur, Pemerintah Jokowi Bagi-bagi Uang...)

"Kementerian ketenagakerjaan tugasnya melatih agar kualitas tenaga kerja baik dan mendorong lapangan kerja terbuka sehingga tenaga kerja bisa tersalur, juga pengawasan tingkat kesejahteraan buruh dan keselamatan dan perlindungan buruh. Jadi tugas pertama, kita harus meningkatkan kualitas lapangan kerja dengan perspektif ke depan," tutur Kalla.

Ia menyampaikan bahwa ukuran keberhasilan Kementerian Tenaga Kerja bukan diukur dari besarnya anggaran yang telah diserap, melainkan berapa banyak pengangguran yang berkurang, produktivitas naik, dan terjaminnya keselamatan tenaga kerja.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com