Kompas.com - 22/10/2015, 16:51 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang disela-sela foto bersama bupati peserta Rapat Koordinasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Dalam keterangan kepada wartawan, Presiden meminta proses hukum terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dilakukan secara obyektif. KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang disela-sela foto bersama bupati peserta Rapat Koordinasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Dalam keterangan kepada wartawan, Presiden meminta proses hukum terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dilakukan secara obyektif.
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat bahwa kemajuan ekonomi sedianya tidak diukur dari nilai tukar rupiah terhadap dollar AS atau indeks saham.

Menurut Kalla, kemajuan ekonomi suatu negara semestinya diukur melalui besar kecilnya tenaga kerja yang terserap.

Wapres lantas mencontohkan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang sempat terjadi.

Menurut dia, ketika itu, dollar AS melemah karena adanya target penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat yang tidak sesuai dengan harapan.

"Dia (Amerika Serikat) memproyeksikan lapangan kerja terserap baik, hanya 400.000, tetapi ternyata yang dicapai hanya 250.000, langsung turun. Jadi, ukuran kemajuan yang paling pasti itu bukan kurs atau indeks saham, melainkan lapangan kerja," kata Kalla saat menyampaikan arahannya kepada jajaran Kementerian Tenaga Kerja di Kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Hadir dalam acara ini, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid.

Wapres mengatakan bahwa maju mundurnya perekonomian suatu negara bergantung pada seberapa besar lapangan kerja yang terbuka. (Baca: Jokowi: Beda dari 1998, Ekonomi Indonesia Saat Ini Banyak Diacungi Jempol)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, hanya melalui lapangan kerja, masyarakat bisa memperoleh kesejahteraan.

"Kalau orang menganggur, bagaimana mau sejahtera? Bukan kurs rupiah, kalau kurs menguat importir senang, kalau kurs melemah eksportir senang. Jadi, ada yang senang dan susah. Kalau lapangan kerja semua orang senang, maka itu kemajuan yang pasti," ujar Kalla.

Atas dasar itu, Wapres menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan investasi di bidang industri. (Baca: Rizal Ramli: Syukur, Pemerintah Jokowi Bagi-bagi Uang...)

Ia berpendapat bahwa perkembangan industri mampu membuka lapangan kerja lebih luas. Hal ini berbeda dengan peningkatan kemajuan di bidang pertanian.

Menurut dia, kemajuan di bidang pertanian akan mendorong terjadinya intensifikasi sehingga lapangan kerja berkurang.

"Kalau pertanian berhasil artinya tenaga kerja akan menurun, orang akan intensifikasi dan orang yang bekerja di pertanian akan menurun. Kalau pertanian gagal juga akan menurun yang bekerja, akan pindah ke kota. Baik atau jelek hasilnya akan terjadi urbanisasi seperti sekarang, dibutuhkan lapangan kerja di industri," tutur Wapres.

Di samping itu, lanjut Kalla, lapangan kerja di bidang industri bisa memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan di sektor pertanian.

Halaman:


25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X