Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I: Bela Negara Beda dengan Wajib Militer

Kompas.com - 13/10/2015, 07:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana perekrutan 100 juta personel bela negara dalam 10 tahun ke depan yang digagas Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dipandang positif. Namun, harus dibedakan pemahaman antara bela negara dengan wajib militer. (baca: Menhan Targetkan Rekrut 100 Juta Kader Bela Negara)

"Ini bukan wajib militer," kata anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra di Kompleks Parlemen, Senin (12/10/2015) malam.

Ia menjelaskan, konsep dasar bela negara merupakan latihan keprajuritan. Setiap warga yang mengikuti pelatihan itu akan ditanamkan rasa patriotisme, cinta Tanah Air, dan latihan baris berbaris.

"Kemudian dilatih kedisiplinan, soliditas, dan diajarkan kebersamaan," ujarnya.

Sementara, wajib militer merupakan pelatihan yang diberikan negara kepada warganya untuk persiapan perang. Dalam pelatihan ini, titik berat latihan yang diberikan yakni taktik dan teknik bertempur dengan latihan dasar keprajuritan. (baca: Menko Plhukam Akan Koreksi Program Bela Negara)

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengapresiasi ide Ryamizard tersebut. Menurut dia, jika melihat munculnya berbagai ancaman baik tradisional maupun nontradisional, kebutuhan atas pelatihan bela negara diperlukan.

"Ide yang baik ini sayang kalau kemudiam disalahpahami sebatas dengan konsep wajib militer," ujarnya.

Hanafi menyarankan, sebaiknya ada kurikulum bela negara baik itu yang bersifat umum maupun khusus. Untuk yang bersifat umum, penanaman doktrin wawasan nusantara cara pengambilan keputusan strategis dapat menjadi salah satu fokusnya.

"Sementara yang bersifat khusus dapat terkait sesuai profesi yang menjadi latar belakang peserta bela negara," ujar Hanafi.

Ia juga menyarankan agar konsep bela negara dapat diperkaya dengan program "Peace Corps" ala Amerika Serikat. Sehingga, bela negara tak hanya berorientasi pada pertahanan dan keamanan, tetapi juga mempunyai relevansi untuk keperluan pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, sistem pertahanan negara dibangun secara dini. Sistem itu menganut tiga lapis, TNI sebagai komponen utama, dibantu dengan komponen cadangan dan komponen pendukung.

"Untuk kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung maka dibutuhkan upaya-upaya memberikan kesadaran bela negara kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi, apa yang dilakukan Presiden adalah suatu yang sudah tepat," kata dia, pada diskusi 'Operasi Militer Selain Perang: Sumber atau Solusi Masalah?' di Kompleks Parlemen, Senin (12/10/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com