Ini Jumlah Uang Suap yang Diterima Ketua PTUN Medan dari OC Kaligis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tripeni Irianto Putro, didakwa menerima suap dari pengacara Otto Cornelis Kaligis sebesar 5.000 dollar Singapura dan 15.000 dollar AS. Sejumlah uang tersebut dimaksudkan agar gugatan yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumut dengan Kaligis sebagai kuasa hukum dikabulkan.

"Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima hadiah atau janji, padahal patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya," ujar jaksa penuntut umum KPK, Mochmad Wirasakjaya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Kaligis melalui anak buahnya, M Yagari Bhastara alias Gary, mendaftarkan gugatan atas pengujian wewenang kejaksaan tinggi dalam melakukan pemanggilan saksi dan penyelidikan kasus dana bantuan sosial, bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), dan juga terkait penahanan pencairan dana bagi hasil (DBH) dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD Pemprov Sumatera Utara.

Dalam dakwaan, kasus bermula dari munculnya surat penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumut terkait dugaan korupsi dana bansos. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengadukan adanya panggilan terkait penyelidikan itu kepada Kaligis selaku kuasa hukum keluarga. Kaligis kemudian menyarankan Gatot mendaftarkan gugatan ke PTUN Medan dan ditunjuklah Gary sebagai salah satu penasihat hukum yang mengawal gugatan tersebut.

Sehubungan dengan rencana pengajuan gugatan, sekitar April 2015, Kaligis beserta Gary dan Yurinda Tri Achyuni alias Indah menemui Tripeni di kantornya.

"Kaligis menyampaikan rencana mengajukan gugatan terkait penyalahgunaan kewenangan yang merupakan perkara baru atau belum pernah disidangkan melalui PTUN," kata jaksa.

Setelah itu, Kaligis memberikan uang 5.000 dollar Singapura kepada Tripeni. Pada bulan berikutnya, Tripeni menghubungi Gary agar memberi tahu Kaligis untuk mendaftarkan laporannya. Pada 5 Mei 2015, Kaligis menemui Tripeni di Kantor PTUN Medan dan memberikan uang 10.000 dollar AS di dalam amplop yamg diselipkan di sebuah buku. Kaligis kemudian meminta Tripeni menjadi majelis yang menyidangkan permohonan tersebut agar putusannya sesuai dengan apa yang diminta.

"Terdakwa menunjuk dirinya sebagai ketua majelis hakim, menunjuk Amir Fauzi, Dermawan Ginting masing-masing sebagai hakim anggota dan Syamsir Yusfan sebagai panitera," kata jaksa.

Atas permintaan Kaligis, istri Gatot, Evy Susanti, menyerahkan uang sebesar 30.000 dollar AS dan Rp 50 juta untuk diberikan kepada hakim dan panitera PTUN Medan. Pada 2 Juli 2015, Kaligis beserta Gary dan Indah kembali menemui Tripeni di ruangannya.

Kaligis kembali menyerahkan amplop putih kepada Tripeni, tetapi hakim itu menolaknya. Setelah itu, Kaligis dan dua anak buahnya meninggalkan Kantor PTUN. Beberapa jam kemudian, Syamsir menghubungi Gary dan memintanya bertemu hakim Dermawan.

Gary pun menemui Dermawan dan menyampaikan agar permintaan keterangan oleh Kejati Sumut dianggap tidak sah dan harus ada pemeriksaan pengawasan internal dulu sebelum dipanggil. Putusan atas gugatan Pemprov Sumut dibacakan pada 7 Juli 2015.

"Menyatakan keputusan termohon (Kejaksaan Tinggi) perihal permohonan keterangan kepada Bendahara Umum Daerah adalah penyalahgunaan wewenang," kata hakim Tripeni dalam putusan, seperti dikutip dalam dakwaan.

Seusai sidang, Gary memberikan uang sebesar 1.000 dollar AS kepada Syamsir. Keesokan harinya, Syamsir menghubungi Gary dan meminta uang "tunjangan hari raya" untuk Tripeni. Kaligis kemudian menyuruh Gary menemui Tripeni untuk memberikan uang 5.000 dollar AS dari Kaligis. Saat uang itu diserahkan, petugas KPK menangkap tangan Tripeni dan Gary.

Atas perbuatannya, Tripeni dijerat Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.