Presiden Akan Kumpulkan Kepala Daerah untuk Koordinasi Kemudahan Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta segera dicarikan waktu untuk mengumpulkan gubernur dan bupati/wali kota guna mengoordinasikan perubahan kebijakan yang memudahkan investasi. Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/10/2015) malam.

"Agar daerah benar-benar memberikan antisipasi yang positif terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat berkaitan dengan perubahan yang sangat mendasar di bidang perizinan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai menghadiri rapat terbatas.

Koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk menyamakan akselerasi dalam rangka menggenjot iklim investasi di Indonesia. Pemerintah pusat telah mengeluarkan dua paket kebijakan untuk memudahkan investasi tersebut.

Mengenai paket kebijakan ekonomi ketiga, paket tersebut akan tetap difokuskan untuk menciptakan Indonesia yang ramah untuk berinvestasi. Selain ramah, akan dirumuskan juga perlindungan bagi pelaku usaha di Indonesia.

Selain itu, kata Pramono, rapat tersebut juga membahas perubahan asumsi makro dalam APBN 2016. Pemerintah berharap pembahasannya dapat dilakukan bersama DPR pada pertengahan Oktober ini.

"Mudah-mudahan pada hari Kamis nanti akan kami umumkan kemudahan perizinan di sektor pertanahan dan agraria, yaitu sektor yang selama ini sangat memberikan kesan kerumitan bagi siapa pun," pungkas Pramono.