KPK Kembali Tetapkan Pejabat Universitas Udayana sebagai Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana Made Meregawa sebagai tersangka. Sebelumnya, Made merupakan tersangka kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Khusus untuk Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali. Kali ini, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit khusus Universitas Udayana.

"Penetapan tersangka baru, dalam pengembangan penyelidikan proyek pembangunan rumah sakit di RS Infeksi Pariwisata Udayana, KPK menemukan dua alat bukti untuk meningkatkan status MDM dan DPW sebagai tersangka," ujar Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Selain Made, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Duta Graha Indah Dudung Purwadi sebagai tersangka. Yuyuk mengatakan, Made dan Dudung diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2011. Ia menambahkan, nilai proyek tersebut sekitar Rp 120 miliar.

"Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 30 miliar," kata Yuyuk.

Atas perbuatannya, Made dan Dudung dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam kasus sebelumnya, KPK menyatakan, proyek pengadaan alkes tersebut berkaitan dengan program pendidikan infeksi dan pariwisata di Universitas Udayana. Nilai proyek pengadaan alkes ini sebesar Rp 16 miliar. Diduga ada kesepakatan dan rekayasa dalam proses pengadaan sehingga negara mengalami kerugian sekitar Rp 7 miliar. Kasus ini merupakan pengembangan kasus pengadaan alkes di sejumlah rumah sakit yang tengah ditangani KPK.