Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Harus Ada Pengakuan Penuh terhadap Kedaulatan Palestina

Kompas.com - 02/10/2015, 11:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pengibaran bendera Palestina di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berarti bila tidak dilanjutkan dengan dukungan negara-negara lain agar Palestina merdeka.

"Saya anggap ini baru peristiwa simbolis, harus ada yang lebih substantif, yaitu pengakuan penuh terhadap kedaulatan negara Palestina," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Fahri mengatakan, yang dibutuhkan Palestina saat ini adalah pembentukan pemerintahan secara medeka dan keluar dari intervensi Israel dan negara lain. Palestina juga perlu menyiapkan pemilu independen dengan bantuan dari dunia internasional.

"Kalau sekadar pengibaran bendera, tapi Palestina tidak dibantu membangun negara yang independen dan bebas merdeka, sama juga bohong. Ini simbol saja," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Oleh karena itu, Fahri meminta Pemerintah Indonesia tidak mudah puas dengan pengibaran bendera ini. Indonesia harus tetap melakukan berbagai upaya diplomatik yang dapat membuat Palestina bebas merdeka.

"Kita tidak mungkin goyah dari komitmen UUD 1945 bahwa kita mendukung segala bangsa untuk merdeka dan lepas dari penjajahan dan tidak terkecuali tentu dan utamanya adalah Palestina. Karena Bung Karno ingatkan kita, kemerdekaan Palestina adalah perjuangan abadi bangsa Indonesia," ucapnya.

Pengibaran bendera Palestina di markas PBB dilakukan pada Kamis (1/10/2015) kemarin. Pengibaran ini dilakukan tidak lama setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpidato dalam Majelis Umum PBB, yang menyerukan solusi bagi dua negara, yaitu Palestina dan Israel.

Abbas bersama Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon memimpin seremoni pengibaran bendera negara Palestina di Rose Garden. Dengan demikian, PBB secara resmi mengakui Palestina sebagai negara pemantau non-anggota yang benderanya berkibar di markas PBB.

Selain Palestina, negara pemantau non-anggota lain yang benderanya dapat dikibarkan di markas PBB adalah Vatikan. Palestina bisa mengibarkan benderanya di markas PBB setelah proses pemungutan suara dalam sidang Majelis Umum PBB. Proses pemungutan suara itu disetujui 119 suara.

Israel dan AS berada di antara delapan negara yang tidak setuju dengan langkah tersebut. Israel menentang keras langkah tersebut dan mendesak negara-negara anggota agar memilih tidak setuju dengan pengibaran bendera Palestina. (Baca: Sejarah Tercipta, Bendera Palestina Kini Berkibar di Markas PBB)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com