Ekonomi Melambat, Ganjar Usulkan Gaji Pajabat Negara Turun

SEMARANG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi wacana kenaikan gaji presiden dan tunjangan anggota DPR. Politisi PDI Perjuangan itu pun mengusulkan hal sebaliknya, yaitu agar gaji para pimpinan negara diturunkan. 

“Kalau dibalik gimana. Misalnya, kita kurangi gajinya, karena kondisi ekonomi. Jangan menaikkan, tapi dikurangi saja," ujar Ganjar di Semarang, Minggu (20/9/2015).

Menurut dia, usulan penurunan gaji presiden maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat bisa dijadikan sebagai sebuah pilihan. Usulan tersebut bisa menjadi salah satu upaya penyelamatan terkait kondisi ekonomi yang tak menentu ini.

Mantan wakil ketua komisi II DPR ini menuturkan, jika nantinya keadaan ekonomi Indonesia sudah kembali membaik, barulah usulan kenaikan bisa dibahas kembali. Ia pun meminta mantan kolega-koleganya di DPR RI untuk tidak mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan ekonomi nasional.

“Harusnya malu ya. Kalau saya ya malu bicara soal pendapatan individu di tengah krisis seperti ini,” ujarnya.

Ganjar pun sepakat dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo untuk tidak membahas kenaikan gaji di tengah kondisi sekarang ini. "Presiden kan sudah (kasih) statement, krisis ekonomi kayak begini ini masa naik gaji," ujarnya.

Usulan soal kenaikan gaji dan tunjangan presiden pernah dilontarkan Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. Gaji yang diterima presiden dianggap sudah sepantasnya sebesar Rp 200 juta. Gaji presiden yang saat ini berada di kisaran Rp 62 juta, dinilai kurang dengan tugas dan beban tanggung jawab yang begitu besar. (Baca: Politisi PDI-P: Paling Tidak Gaji Presiden Itu Rp 200 Juta)

Wacana kenaikan tunjangan anggota DPR dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 juga mengemuka saat ini. Tunjangan itu meliputi tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menyetujui usulan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Namun, pemerintah terlebih dulu akan mengkaji usulan yang dilakukan DPR, lalu menyesuaikan kenaikan jumlah tunjangannya.