Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Publik Dukung PAN Gabung ke Pemerintah

Kompas.com - 08/09/2015, 15:49 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melakukan penelitian terhadap 600 responden mengenai kebijakan Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung dengan pemerintah. Dari penelitian tersebut, setidaknya ada beberapa alasan bagi publik untuk mendukung PAN dalam mengubah arah politik.

Peneliti LSI, Rully Akbar, mengatakan, alasan utama publik mendukung bergabungnya PAN ke pemerintah ialah karena publik merasa hal itu akan semakin memperkuat pemerintah dalam mengambil kebijakan dan menjamin terciptanya stabilitas politik. Hasil survei menunjukkan, sebanyak 64,41 persen responden sepakat dengan argumen tersebut.

"Partai pendukung pemerintah menjadi mayoritas di parlemen. Posisi pemerintah yang kuat saat ini dibutuhkan untuk perbaikan kondisi ekonomi," ujar Rully dalam pemaparan hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Selasa (8/9/2015).

Selain itu, menurut Rully, publik menilai Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat tidak lagi relevan saat ini, di dalam krisis yang dialami Indonesia. Hasil survei LSI menunjukkan, 10,17 persen responden sepakat dengan alasan itu. Publik lebih berharap partai politik tidak lagi terpecah-pecah dalam kubu yang berbeda.

Partai politik diharapkan solid untuk bersama-sama pemerintah mengatasi pelemahan ekonomi. Berikutnya, publik menilai kebijakan PAN bergabung dengan pemerintah dapat menguntungkan keduanya. Bergabungnya PAN akan semakin memperkuat pemerintah. Namun, di sisi lain, kinerja pemerintahan yang baik akan berdampak positif pada citra PAN di mata publik. Sebanyak 15,25 persen responden berpendapat yang sama.

"Ketika kinerja pemerintah bagus, PAN akan disoroti karena ikut berperan bersama pemerintah," kata Rully.

LSI melakukan pengumpulan data penelitian pada 4-6 September 2015. Pengumpulan data menggunakan smart phone LSI, yang dilakukan terhadap 600 responden. Dalam penelitian ini, LSI menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kesalahan mencapai lebih kurang 4 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com