Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Nilai Kinerja Budi Waseso Cukup Baik

Kompas.com - 03/09/2015, 15:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menilai, kinerja Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso cukup baik. Meski demikian, Badrodin tidak bisa memastikan apakah Budi Waseso termasuk dalam nama-nama yang akan dibahas dalam Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri.

"Kinerjanya cukup baik," ujar Badrodin saat ditemui seusai mengikuti rapat dengan Komisi Kepolisian Nasional di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2015).

Saat ditanyakan mengenai isu pergantian Kabareskrim, Badrodin mengingatkan bahwa hal tersebut hanya bisa diputuskan setelah melalui pembahasan dalam rapat Wanjakti. Menurut dia, pergantian rotasi jabatan merupakan hal yang biasa di TNI dan Polri. (Baca: Banyak Kasus Belum Selesai, Kompolnas Minta Penjelasan Budi Waseso)

Badrodin sendiri menganggap belum ada kebutuhan yang memaksa dilakukannya pergantian Kabareskrim. Namun, ia menjelaskan, sering kali mutasi diperlukan untuk menambah pengalaman seorang pejabat Polri dalam hal peningkatan kapasitas sebagai pemimpin.

"Enggak juga (kebutuhan mutasi), tetapi ada kebutuhan organisasi untuk pengalaman dalam memimpin dan kaderisasi," kata Badrodin.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mendukung langkah Polri menyampaikan informasi mengenai penindakan hukum. Namun, pemberian informasi itu tidak boleh berlebihan. (Baca: Kepada Kapolri, Luhut Minta Pemberantasan Korupsi Pakai Cara yang Tak Bikin Gaduh)

"Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak boleh bikin gaduh," kata Luhut.

Komisaris Jenderal Budi Waseso sebelumnya membantah jika dirinya disebut membuat gaduh selama menjabat Kepala Bareskrim Polri. Ia merasa bekerja untuk penegakan hukum. (Baca: Budi Waseso: Saya Tidak Pernah Buat Gaduh)

"Enggaklah, saya tidak pernah buat gaduh. Saya hanya kerja demi penegakan hukum dan tidak buat gaduh," ujar Budi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

"Lagian kan yang beritain ini kan teman-teman wartawan," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com