Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebanyak 11.000 Pasukan TNI-Polri Akan Jaga Jakarta Saat Demo Buruh Besok

Kompas.com - 31/08/2015, 17:58 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menghadapi rencana demo buruh pada Selasa (1/9/2015), Polri dibantu TNI akan mengerahkan 11.000 pasukan untuk bersiaga. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memastikan, para penegak hukum akan menindak tegas pendemo yang ricuh.

"Kita menghargai hak demokrasi, tetapi pelanggaran hukum akan kami tindak tegas. Yang melanggar hukum, siapa pun dia, kami akan tindak. Saya Menko Polhukam menggarisbawahi ini," ujar Luhut seusai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).

Luhut mengakui, ada banyak hal sesuai undang-undang yang belum dipenuhi pemerintah bagi buruh. Hal itu semakin sulit akibat kondisi perekonomian yang sedang menurun. Namun, yang harus diperhatikan, pemerintah terus mengupayakan agar buruh memperoleh kesejahteraan.

Dalam pertemuan yang sama, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengutarakan harapannya agar demo buruh berjalan dengan tertib. Secara spesifik, Badrodin meminta agar buruh tidak melakukan sweeping, aksi kekerasan, menutup jalan, atau menduduki tempat-tempat tertentu.

Pertokoan dan mal dijaga tentara

Sementara itu, Panglima Kodam Jaya Letnan Jenderal Agus Sutomo mengatakan, dari total 11.000 pasukan, TNI akan menyiapkan 17 satuan setingkat kompi (SSK) untuk pengamanan demo buruh. Sebanyak 3 SSK akan disiagakan sejak pagi di kawasan sekitar Monumen Nasional.

"Semua pertokoan, seperti mal, akan dijaga tentara. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa sebab kami sudah bertemu tokoh-tokoh, dan mereka (buruh) janji tidak akan rusuh. Mereka janji tertib dalam menyalurkan aspirasi. Mereka senang karena aspirasi langsung diterima menteri," ujar Agus, seusai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam.

Para buruh Jabodetabek berencana menggelar unjuk rasa berupa gerak jalan dari Bundaran HI menuju Istana Merdeka untuk menyuarakan kekecewaan mereka atas ketidakmampuan pemerintah menangani perekonomian yang melemah. Aksi tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar 10.000 buruh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com