Calon Dubes Pilihan Jokowi Dikhawatirkan Ganggu Diplomat Karir Kemenlu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq meminta Presiden Joko Widodo memperkuat sistem meritokrasi di Kementerian Luar Negeri. Salah satu caranya adalah dengan mengangkat duta besar dari pejabat karir di kementerian tersebut.

"Pemerintah khususnya presiden harus memperkuat sistem meritokrasi di Kementerian Luar Negeri, seperti di berbagai negara maju (mengangkat dubes dari pejabat karir Kemlu)," kata Mahfudz di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Dia menjelaskan, sejak era Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha, Kemenlu sudah menerapkan sistem meritokrasi di internal kementerian tersebut. Hal itu, menurut dia, untuk memenuhi pos struktural, fungsional dan kebutuhan diplomat di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

"Sistem itu sudah didesain sedemikian rupa, ketika ada porsi calon dubes dari non-karir maka sebenarnya bisa mengganggu sistem meritokrasi di Kemlu," ujarnya.

Dia mencontohkan dari 33 nama calon dubes saat ini, sepertiga merupakan non-karir. Sedangkan, dubes yang pulang merupakan diplomat karir.

Menurut dia apabila hal itu terjadi maka sistem in dan out mengalami proses ketidakseimbangan karena banyak diplomat karir yang selesai bertugas tidak memiliki pos jabatan di Kemlu sesuai level kepangkatannya.

"Ketika ada ketidakseimbangan dalam meritokrasi maka akan banyak diplomat karir selesai bertugas dan ketika kembali ke Jakarta tidak memiliki pos jabatan sesuai level kepangkatannya," kata Mahfudz.

Mahfudz mengatakan, dubes negara sahabat yang ditempatkan di Indonesia 100 persen merupakan diplomat karir dan menjadi sistem baku di berbagai negara.

Menurut dia peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mewajibkan seorang dubes berasal dari diplomat karir. Namun, jangan sampai mengisi pos tersebut oleh orang yang tidak pernah berkarir di dunia diplomatik.

"Karena diplomat memuliki kemampuan, ilmu, etika dan protokoler sendiri," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengajukan 33 nama calon duta besar Indonesia untuk negara-negara sahabat ke DPR. (Baca: Ini 33 Calon Dubes Usulan Jokowi)

Dari seluruh nama yang diserahkan itu, ada delapan orang berlatar belakang politisi dari partai pendukung Jokowi. Menanggapi itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa jumlah politisi yang ditunjuk Jokowi tidak sebanyak calon dubes yang berasal dari Kementerian Luar Negeri. (Baca: Delapan Politisi Jadi Calon Dubes, Istana Bantah Ada Pesanan Parpol)