Jaksa Agung: Tak Ada Unsur Politis dalam Kasus Dana Bansos Sumut

"Lah! Unsur politis di mana?  Jangan praduga seperti itu. Tidak ada unsur politis, atau unsur apa pun. Kecuali unsur hukum," kata Prasetyo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2015).

Prasetyo yakin penanganan kasus bansos di Kejaksaan Agung dan dugaan suap di KPK yang menjerat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho tidak akan bertabrakan satu sama lain meski ditangani dua instansi berbeda. Kasus bansos, kata dia, sudah diusut Kejaksaan sejak laa.

"Satu lagi perkara sudah lama kita lakukan penyelidikan. Jadi kalau ada tuduhan, buktikan dulu, jangan sekedar bicara," kata dia.

Sebelumnya, kuasa hukum Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Razman Arif Nasution, menyatakan khawatir kasus dana bansos di Sumatera Utara tidak akan diusut tuntas jika ditangani Kejaksaan Agung. Razman menilai, penyelesaian kasus tersebut kental akan unsur politis.

Dia menyebut, ada kaitan yang erat antara Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dengan Jaksa Agung HM Prasetyo karena keduanya adalah kader Partai Nasdem. Erry kini menjadi saksi dalam kasus dana bansos Sumatera Utara.

"Wagub Sumut itu kan Ketua DPW Partai Nasdem. Tentu ada hubungannya dengan Gubernur toh? Jaksa Agung kan mantan kader Partai Nasdem. Jadi ini erat kaitannya," ujar Razman saat dihubungi, Rabu (5/8/2015).

Razman mengungkap sejak adanya pengusutan dana bansos Sumut oleh Kejaksaan Tinggi, sudah ada peristiwa politik yang terjadi. Dalam upaya mendamaikan Gatot dan Erry yang saat itu berkonflik, OC Kaligis menggelar pertemuan di Kantor DPP Nasdem dan disaksikan juga oleh Ketua Umum Surya Paloh.

"Mereka bertiga ini pernah bertemu di kantor DPP Partai Nasdem untuk diislahkan. Yang hadir itu ada Surya Paloh, OC Kaligis, ada Pak Tengku Erry, dan pak Gubernur sendiri," kata Razman.