Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Demokrat, Daftar Jadi Calon Kepala Daerah Bayar Rp 10 Juta

Kompas.com - 05/07/2015, 17:28 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mematok biaya administrasi untuk setiap bakal calon kepala daerah sebesar Rp 10 juta apabila ingin maju melalui partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Biaya sebesar itu akan digunakan untuk kebutuhan survei bakal calon.

"Enggak ada mahar. Yang ada adalah uang pendaftaran sebesar Rp 10 juta setiap orang, tetapi ini dipakai untuk mereka juga, dipakai untuk melakukan survei elektabilitas, dan ini tidak mengikat," ujar Sekretaris DPD Partai Demokrat Banten Media Warman di sela-sela acara rapat pimpinan nasional (rapimnas), di Jakarta, Minggu (5/7/2015).

Media mengatakan, partainya sangat berpatokan pada hasil survei kandidat. Biasanya, sebut dia, survei membutuhkan biaya Rp 100 juta-Rp 150 juta. "Kalau misalnya yang daftar hanya lima, yah kekurangan biaya survei ditanggung Partai Demokrat," ucap Media.

Dia menjelaskan, setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan serta tahapan survei, dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat akan menyerahkan sejumlah nama yang direkomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. DPP nantinya menentukan nama yang akan diusung.

"Ini termasuk melakukan komunikasi dengan partai-partai lainnya untuk berkoalisi," ujar Media.

Lebih lanjut, Media menyebutkan bahwa Partai Demokrat sangat terbuka mengajukan calon non-parpol ataupun calon dari partai lain. Namun, untuk calon non-parpol, Partai Demokrat akan menawarkan calon itu untuk bergabung menjadi kader.

"Kalau non-parpol, kami berupaya dia mau jadi kader kami. Tentu itu dengan komitmen, dan dengan kesadaran sendiri," ucap Media.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com