Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Syarat Calon Non-parpol yang Akan Diusung Demokrat Saat Pilkada

Kompas.com - 05/07/2015, 14:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrat terbuka terhadap calon dari mana pun, termasuk calon non-partai politik yang hendak maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2015. Namun, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat EE Mangindaan mengungkapkan, partainya memiliki syarat khusus bagi calon non-parpol itu.

"Kalau masih non-partai, paling tidak harus menentukan sikap. Yah, setidaknya membantu Demokrat-lah. Jangan nanti diusung Demokrat, kemudian lupa," ujar Mangindaan di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (5/7/2015).

Saat ditanya apakah calon itu harus menjadi kader Demokrat, Mangindaan mengelak.

"Ya, enggak harus sih, tetapi harus dukung Demokrat," ucapnya singkat.

Mantan Menteri Perhubungan itu menyatakan, hingga siang ini Majelis Tinggi Partai Demokrat masih berembuk menentukan calon gubernur yang akan diusung. Untuk menentukan calon mana yang diusung, Mangindaan mengatakan, partainya akan menggunakan mekanisme tertentu.

"Harus ada rekomendasi dari DPD dan DPC setempat. Nah, rekomendasi ini yang kemudian dibahas oleh DPP untuk menentukan mana yang layang diusung," ucap Mangindaan.

Dia menyebutkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan tolok ukur yang menjadi dasar penilaian Partai Demokrat, yakni kapabilitas, akseptabilitas, elektabilitas, dan integritas dari tiap-tiap calon.

Pasangan calon non-parpol yang nantinya akan diusung Partai Demokrat diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas yang disusun partai.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, partainya menggunakan hasil survei sebagai tolok ukur untuk menentukan calon gubernur yang akan diusung. Selain itu, DPP Partai Demokrat juga menerima masukan dari tiap-tiap ketua DPD soal calon yang ada.

"Data dan bahan dari provinsi sudah diserahkan ke DPP, DPP menyerahkan ke majelis tinggi partai karena itu kewenangan majelis tinggi partai. Sembilan provinsi sedang dibahas, masih berjalan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com