Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Kecelakaan Hercules Peringatan bagi Pemerintah Hentikan Hibah Alutsista

Kompas.com - 01/07/2015, 10:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem, Supiadin AS mengatakan, jatuhnya pesawat Hercules milik TNI AU di Medan menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Sudah saatnya pemerintah melakukan modernisasi terhadap alat utama sistem senjata TNI.

“Indonesia itu sebenarnya harus belajar dari pengalaman dan gunakanlah anggaran dari APBN untuk modernisasi alutsisa bukan dengan hibah dari negara lain,” kata Supiadin dalam keterangan yang diterima, Rabu (1/7/2015).

Ia menuturkan, bukan kali ini saja pesawat hibah mengalami kendala ketika dioperasikan. Pada April 2015 lalu, pesawat F-16 hibah dari Amerika Serikat terbakar di Lanud Halim Perdanakusuma karena gagal lepas landas. Indonesia sebelumnya sepakat menerima 24 F-16 dari Amerika Serikat. (Baca: Sejarah dan Fakta tentang Hercules C-130 TNI AU)

"Namun, telah didatangkan lima unit, hanya dua yang berstatus serviceable dan laik operasi," kata mantan Pangdam Iskandar Muda itu.

Ia menambahkan, beruntung dalam kasus F-16 tidak ada korban jiwa. Namun, dalam kasus jatuhnya Hercules banyak korban tewas. (Baca: Ini Nama-nama Korban Hercules Jatuh yang Sudah Teridentifikasi DVI)

"Ini merupakan peringatan yang jelas bagi pemerintah untuk menghentikan hibah apapun untuk alutsista TNI," tandasnya. (Baca: Diduga, Pesawat Hercules Jatuh karena Kerusakan Mesin)

Hercules buatan Amerika Serikat tahun 1964 jatuh pada pukul 11.50, setelah 2 menit lepas landas di Pangkalan Udara Soewondo, Medan. Pesawat jatuh di Jalan Jamin Ginting. Semua kru dan penumpang, yang berjumlah 113 orang, diduga tewas.

101 penumpang yang ikut dalam penerbangan itu umumnya prajurit TNI dan keluarga TNI yang hendak ke Ranai, Natuna. Mereka naik dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Pekanbaru, Dumai, dan Medan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com