Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso Soroti Gerakan Terorisme dan Separatisme Lewat Dunia Maya

Kompas.com - 30/06/2015, 12:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso, menilai ancaman gerakan terorisme dan separatisme di era modern ini begitu mudah dan cepat menyebar. Salah satu penyebabnya adalah kemajuan teknologi informasi yang memudahkan berbagai kalangan mengakses dunia maya.

"Dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi, maka ajaran terorisme dan ideologi ekstrem akan semakin mudah memengaruhi generasi kita, terutama generasi muda yang tidak memahami dan mengamalkan Pancasila," kata Sutiyoso saat memaparkan visi-misi saat uji kelayakan dan kepatutan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Sutiyoso mencontohkan gerakan organisasi pendukung Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS atau ISIS), yang menyebar lewat berbagai website dan media sosial di internet. Dengan cara ini, paham radikal bisa berkembang dengan cepat ke banyak orang.

"Bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi keutuhan, keamanan, dan kepentingan nasional Indonesia saat ini semakin kompleks, bersifat asimetris, dan tidak terpola," ucapnya.

Untuk mengantisipasi terus berkembangnya ajaran terorisme dan separatisme melalui dunia maya ini, Sutiyoso mengusulkan modernisasi alat-alat intelijen. Mantan Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya itu menilai alat-alat intelijen di Indonesia saat ini masih kalah dibandingkan negara-negara lain.

"Pengamanan terhadap informasi melalui dunia maya serta perang telekomunikasi dan cyber relatif masih lemah. Hal ini perlu diwaspadai," ujar mantan Pangdam Jaya itu.

Setelah Sutiyoso memaparkan visi-misinya, uji kelayakan dan kepatutan langsung digelar secara tertutup demi menjaga kerahasiaan informasi. Setelah itu, Komisi I akan menggelar rapat untuk mengambil keputusan. Komisi I tidak menentukan apakah Sutiyoso lolos atau tidak lolos uji tersebut. Komisi hanya akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo apakah Sutiyoso layak atau tidak layak menjadi Kepala BIN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com