Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Ingatkan Calon Kepala Daerah untuk Hindari Masalah Hukum

Kompas.com - 28/06/2015, 13:21 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan calon kepala daerah yang diusung partainya untuk menghindari masalah hukum. Ia berharap tidak ada calon kepala daerah yang maju demi kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi masing-masing.

"Sebagai ketua umum yang paling senior di republik ini sehingga saya telah mengalami asam dan garam. Kepedihan saya kalau anak-anak saya jadi pimpinan, di eksekutif mempunyai masalah hukum. Dalam pengarahan saya membuka sekolah partai ini, saya tegaskan jangan hal-hal seperti itu berada dalam benak saudara-saudara," kata Megawati saat membuka sekolah partai calon kepala daerah di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu (28/6/2015).

Acara ini dihadiri seratus lebih calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan diusung PDI-P dalam pemilihan kepala daerah serentak nantinya. Menurut Megawati, adanya kepala daerah yang terjerat masalah hukum merupakan hal yang memprihatinkan.

Hingga saat ini, jumlah kepala daerah yang terlibat masalah hukum tergolong lebih banyak dibandingkan dengan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan berasal dari unsur pemerintah. Megawati lantas menyebut data yang pernah disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepadanya.

"Saya bertemu dengan Wapres, Beliau mengatakan. 'Ibu pernah enggak menghitung dari pimpinan eksekutif yang kena masalah hukum berapa orang? Bandingkan dengan mereka yang asli menjadi koruptor karena merugikan uang negara'. (Saya jawab) 'Berapa Pak?' (lalu Kalla menjawab) 'Saya sudah hitung, mudah-mudahan jangan bertambah, di tingkat provinsi 8 orang, kabupaten/kota 123 orang," tutur Megawati.

Oleh karena itu, PDI-P akan lebih selektif dalam merekomendasikan seseorang untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Megawati tidak ingin calon kepala daerah yang diusung PDI-P nantinya berpikir prakmatis, yang hanya memikirkan kepentingannya pribadi.

"Sehingga untuk menjadi pimpinan di daerah hanya satu tujuan, yakni mempunyai kekuasaan dan dari kekuasaan itu saya akan mencari untuk kepentingan pribadi saya. Saya mohon kalau yang sebelum tiba di sini berpikir seperti itu, keluar dari sini, niat itu dibuang saja," ucap dia.

Presiden kelima ini juga menyampaikan sejumlah tahap yang harus dilalui calon kepala daerah. Tahap pertama yakni persiapan calon baik secara internal maupun eksternal. Adapun persiapan internal termasuk uji kelayakan dan kepatutan calon serta tes psikotes.

"Setelah dapat diputuskan melalui rekomendasi, maka mereka akan alami pelatihan yang kalau diikuti dengan baik akan sangat berguna di kemudian hari," ujar Megawati.

Sementara persiapan eksternal yang harus dilalui dalam menjaring calon kepala daerah berupa survei yang dilakukan secara umum maupun secara tertutup. "Hal hal seperti ini yang tentunya nanti sebagai senjata saudara-saudara mempersiapkan diri," ujar Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com