JK Kritik Kepala Daerah yang Mengundurkan Diri Jelang Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, kepala daerah yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir tidak memenuhi amanah masyarakat. Terlebih lagi jika pengunduran diri itu diajukan agar keluarganya bisa maju dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun ini.

"Harus memenuhi amanahnya karena dia kan minta amanah dan rakyat kasih amanah. Jangan potong di tengah lah amanah (itu)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Setidaknya sudah tiga kepala/wakil kepala daerah yang siap mundur dari posisinya semata agar keluarganya bisa maju dalam pilkada tahun ini. Ketiganya adalah Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad, Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya, dan Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang.

Mereka harus mundur karena Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menyebutkan, calon kepala/wakil kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Dalam penjelasan pasal itu disebutkan, konflik kepentingan itu berarti petahana berhubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu. Kecuali, telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Ia juga menilai keliru jika kepala daerah tersebut menganggap keluarganya bisa mencalonkan diri dalam pilkada apabila ia mengundurkan diri. Meski petahana mundur menjelang pilkada, bukan berarti keluarga mereka bisa maju dalam pilkada.

Mengacu pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika kepala/wakil kepala daerah telah menjabat lebih dari 2,5 tahun, berarti mereka dianggap sudah menjabat satu periode atau lima tahun sehingga jika mundur mereka tetap berstatus petahana.

"Hanya ingin mungkin keluar daripada aturan dua masa jabatan yang penuh. Mungkin dia pikir kalau keluar dua bulan sebelumnya, tidak penuhi masa jabatan, enggak lah. Yang dimaksud dua masa jabatan selama lebih dari setengah itu satu masa jabatan, undang-undang berkata begitu," tutur Kalla.

Terkait pengajuan pengunduran diri ini, Kalla menyatakan bahwa Pemerintah belum tentu mengabulkan permohonan kepala daerah tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya dapat menolak pengunduran diri kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah serentak. Kemendagri bisa tidak mengizinkan pengunduran diri apalagi jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menolak pengunduran diri tersebut.

Kendati demikian, Kemendagri mau tak mau harus memberikan persetujuan jika DPRD telah menyetujui pengunduran diri kepala daerah tersebut. (baca: Mendagri Ancam Tolak Pengunduran Diri Kepala Daerah jika Tak Punya Alasan Kuat)