Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Akui Baru Tahu Ada Kegiatan Fiktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Susyanto mengatakan, mulanya ia menganggap sejumlah kegiatan yang dirancang Sekretariat Jenderal KESDM tahun 2013 berjalan sesuai ketentuan. Namun, ia tidak menyangka bahwa puluhan paket kegiatan sosialisasi tersebut ternyata fiktif.

Susyanto mengatakan, hal tersebut terungkap setelah adanya audit investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

"Kami anggap sesuai ketentuan. Baru tahu setelah ada audit BPKP, banyak yang fiktif," ujar Susyanto saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Padahal, kata Susyanto, sejumlah kegiatan tersebut telah melalui proses audit internal oleh Inspektorat Jenderal KESDM. Saat itu, ia tidak mengetahui bahwa pelaksanaan kegiatan itu cacat hukum.

Susyanto mengatakan, mantan Sekretaris Jenderal KESDM Waryono Karno menunjuk Sri Utami sebagai Koordinator Satuan Kerja Kegiatan sosialisasi di Setjen KESDM. Sri selaku koordinator bertugas untuk mengkoordinir masing-masing biro dalam pelaksanaan kegiatan kesekjenan itu.

Susyanto menduga penunjukan Sri sebagai koordinator karena kedekatannya dengan Waryono sejak lama. "Saya bilang, silakan saja kalau diambil Bu Sri, tapi harus dilaksanakan sesuai ketentuan," kata Susyanto.

Susyanto mengatakan, sejak awal ditentukan paket kegiatan kesekjenan ada dua, yakni sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi sektoral. Namun dalam praktiknya, Waryono memberi arahan untuk mempercepat penyerapan anggaran sehingga paket tersebut dipecah-pecah.

"Pak Sekjen selalu mengatakan penyerapan harus cepat, harus segera dilaksanakan. Di dalam sosialisasi itu akhirnya dipecah-pecah," kata Susyanto.

Dalam surat dakwaan, Biro Hukum dan Humas Setjen KESDM mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi kebijakan sebesar Rp 5,3 miliar. Waryono pun menunjuk Kepala Biro Hukum dan Humas Susyanto memecah paket kegiatan yang semula sebanyak 16 paket kegiatan menjadi 48 paket anggaran. Namun, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Sejumlah anak buah Waryono membuat laporan pertanggungjawaban palsu, seolah-olah kegiatan sosialisasi tersebut benar-benar dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban itu kemudian digunakan untuk mengajukan pencairan dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Sementara dalam kegiatan sepeda sehat, Biro Umum Setjen KESDM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4,175 miliar untuk enam paket pengadaan. Modus yang digunakan sama, kegiatan tidak dilaksanakan sepenuhnya dan kembali dibuat laporan pertanggungjawaban palsu untuk mencairkan dana.

Atas perbuatannya, Waryono diancam pidana Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.