Pimpinan Komisi III Kritik Rencana Pembangunan Gedung Bareskrim Rp 300 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengkritisi rencana pembangunan gedung Badan Reserse Kriminal Polri senilai Rp 300 miliar. Menurut Desmond, rencana pembangunan gedung itu bukan suatu hal yang prioritas.

Desmond menuturkan, seharusnya anggaran pembangunan gedung itu dialihkan untuk meningkatkan kinerja dan layanan Polri pada masyarakat. Ia mendorong Polri untuk menyelesaikan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang masih sering terjadi.

"Lebih bijaksana kita membebankan pembiayaan kepolisian itu kepada penanganan kantimbas dan Sabhara. Ada persoalan yang salah dalam proses penanganan di kepolisian, ini yang seharusnya diprioritaskan," kata Desmond, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Politisi Partai Gerindra itu melanjutkan, dirinya akan meminta penjelasan Polri saat rapat bersama Komisi III DPR nanti. Desmond tidak ingin ada salah pengalokasian anggaran yang justru tidak berdampak pada peningkatan kinerja Bareskrim Polri. (baca: Kapolri Minta Tunjangan Polisi Dinaikkan seperti TNI)

"Bicara anggaran, tentu kita akan selektif. Ini kita lihat kebutuhannya bagaimana," ucap Desmond.

Asisten Perencanaan Polri Irjen (Pol) Tito Karnavian mengatakan, Polri menargetkan pembangunan gedung Badan Reserse Kriminal Polri akan selesai dalam waktu dua tahun. Rencananya, pembangunan akan dimulai tahun 2016 mendatang. (baca: Tahun 2016, Polri Usulkan Rp 300 Miliar untuk Anggaran Gedung Baru Bareskrim)

"Saya lupa total usulan anggarannya, tetapi untuk tahun depan dianggarkan sekitar Rp 300 miliar," ujar Tito di Gedung Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Tito menyampaikan, gedung baru itu akan menampung seluruh direktorat yang ada di Bareskrim Polri. Terdapat lima direktorat yang ada di Bareskrim Polri, yakni Direktorat Tindak Pidana Narkotika, Ekonomi dan Khusus, Pidana Umum, Pidana Tertentu, dan Korupsi. Hanya Direktorat Tindak Pidana Narkotika yang tidak satu gedung dengan direktorat lainnya.

Alasan pemisahan gedung baru dengan laboratorium forensik Polri tersebut, kata Tito, ialah karena pertimbangan dampak lingkungan. Ada limbah dari laboratorium yang tidak dapat dibuang di tengah kota. Oleh sebab itu, laboratorium akan dibangun jauh dari kota.