Megawati: Ideologi PDI-P adalah Pancasila 1 Juni 1945

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan bahwa ideologi partainya adalah Pancasila 1 Juni 1945. Ia menyampaikan, ideologi partai itu telah ditetapkan pada Kongres II PDI-P tahun 2005.

Megawati menjelaskan, dalam Kongres II PDI-P banyak pertanyaan mengenai ideologi PDI-P. Karena itu pula, kongres menetapkan bahwa ideologi PDI-P adalah Pancasila 1 Juni yang dibacakan Presiden Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1945.

"Untuk penegasannya, karena sering kali masih banyak yang mengatakan (Pancasila) 18 Agustus (1945) dan sebagainya. Maka, pada waktu itu (Kongres II) kita mengatakan (ideologi PDI-P adalah) yang dibacakan Bung Karno 1 Juni 1945," kata Megawati saat berpidato dalam acara peresmian kantor baru DPP PDI-P, di Jakarta Pusat, Senin (1/6/2015).

Megawati kemudian menjadikan 1 Juni 2015 sebagai momentum diresmikannya kantor DPP PDI-P. Ia berharap keberadaan kantor baru ini dapat lebih meningkatkan kinerja PDI-P dalam mengawal pemerintahan dan memperjuangkan program pro-rakyat.

Konsep Pancasila pertama kali disampaikan Presiden Soekarno dalam sidang BPUPKI, 1 Juni 1945. Saat itu, Bung Karno menyebut konsep Pancasila terdiri dari kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan.

Bung Karno juga sempat mengajukan konsep tiga sila (trisila) dan konsep satu sila (ekasila) yang memuat kata gotong royong sebagai substansi utamanya. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara berlanjut dengan dibentuknya Tim Sembilan yang melahirkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.

Piagam Jakarta memuat penyempurnaan konsep Pancasila yang disampaikan Bung Karno, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jelang disahkan pada 18 Agustus 1945, salah seorang anggota Tim Sembilan, AA Maramis, menemui Mohammad Hatta dan meminta ada perubahan dalam sila pertama. Menurut Maramis, sila pertama kurang nasionalis karena memuat kata "syariat Islam" dan dianggap tidak mengakomodasi warga negara pemeluk agama selain Islam.

Atas masukan Maramis itu, semua anggota Tim Sembilan akhirnya sepakat menyempurnakan sila pertama yang semula berbunyi "ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", sedangkan sila-sila yang lainnya tidak diubah dan tetap sama hingga saat ini.