Hakim Haswandi Pernah Vonis Andi dan Anas Bersalah meski Penyelidiknya Non-Polri

Sebelumnya, Haswandi pernah menjadi hakim yang menjatuhkan vonis kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

"Hakim Harswandi itu pula yang memutuskan menghukum Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng, di mana penyelidik-penyelidik KPK bukan personil Polri," ujar Indriyanto, melalui pesan singkat, Selasa (26/5/2015) malam.

Menurut Indriyanto, ada hal yang tidak konsisten dalam putusan tersebut. Pada sidang kasus Andi dan Anas, Haswandi tidak mempermasalahkan status penyelidik KPK yang menangani dua perkara tersebut. Namun, dalam praperadilan Hadi, Haswandi menyebut penyelidik KPK ilegal. (Baca: KPK: Putusan Praperadilan Hadi Poernomo Melampaui Kewenangan)

"Kesannya ada ambigu atas putusannya," kata Indriyanto.

Indriyanto mengatakan, KPK berwenang mengangkat sendiri penyelidik dan penyidik independen yang bukan berasal dari Polri mau pun Kejaksaan. Menurut dia, KPK memiliki regulasi tersendiri dalam mengangkat penyelidik dan penyidik. (Baca: KPK Pastikan Lawan Hadi Poernomo Lewat Banding atau Kasasi)

"Penyelidik dan penyidik bisa diangkat oleh pimpinan. Prinsipnya kita begitu, tidak bisa diinterpretasikan lain. Itu namanya lex spesialis," ujar Indriyanto.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang KPK yang isinya "Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi".

Serta Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi "Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi". Peraturan mengenai penyelidik dan penyidik berdasarkan UU KPK berbeda dengan yang tertera pada KUHAP. 

Pada Pasal 8 ayat (1) Tahun 1981 menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sementara penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Indriyanto menilai, dua perundang-undangan ini lah yang memicu perdebatan keabsahan penyidik KPK.

"UU KPK punya aturan khusus sendiri mengenai penyelidik sebagai subjeknya maupun proses penyelidikan. Sangat berlainan dengan KUHAP," kata dia.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo terhadap KPK. Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan, bahwa KPK telah melanggar prosedur dalam menetapkan seorang tersangka. Hadi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang pada 21 April 2015, atau bertepatan saat KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin Dik-17/01/04/2014.

"Menimbang, dengan demikian harus ada proses penyidikan terlebih dahulu sebelum ditetapkan tersangkanya," ujar hakim.

Ini adalah kekalahan ketiga KPK dalam sidang praperadilan terkait penetapan tersangka status seseorang. Sebelumnya, KPK telah kalah dalam dua sidang praperadilan yakni terkait penetapan tersangka mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan mantan Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan.