Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: TNI Tidak Boleh Lagi Tolak Pengungsi Rohingya

Kompas.com - 20/05/2015, 17:11 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan menolak kedatangan para pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh. Untuk itu, Wapres meminta Tentara Nasional Indonesia yang menjaga perbatasan wilayah tidak lagi mengusir mereka.

"Ya karena kebijakan awal (menolak masuk). Sekarang kebijakannya tidak boleh (menolak lagi)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Menurut dia, Pemerintah RI dan Malaysia sudah sepakat untuk menampung sementara para pengungsi Rohingya. Paling lama dalam satu tahun, kedua negara akan mencari lokasi yang tepat untuk menempatkan para pengungsi yang tedesak ke luar dari negara asalnya karena perlakuan diskriminatif tersebut.

"Rohingya oke kita tampung, tapi nanti kita usahakan di mana mereka mendapat dicarikan negara yang cocok," ucap Kalla.

Diakui Kalla, kedatangan para pengungsi Rohingya ini bakal menambah beban negara. Namun, sebagai negara besar, Indonesia sedianya tidak menolak kedatangan pihak yang memerlukan pertolongan. "Ya enggak apa-apa, bangsa besar ini tidak boleh menolak orang yang susah," kata dia.

Sesuai dengan sila kedua Pancasila, menurut Wapres, negara berkewajiban untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Mengenai kondisi para pengungsi yang rata-rata mengidap penyakit ketika sampai di Indonesia, Kalla memakluminya. Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan langsung kepada pengungsi seperti menyediakan makanan dan pengobatan.

Hari ini, Wapres bertemu Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membahas masalah pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Kalla meminta agar pemerintah setempat menerima para pengungsi tersebut dengan baik.

Selain itu, hari ini Kalla juga menerima kedatangan perwakilan Komisi Tinggi Persatuan Bangsa Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), Thomas Vargas. Dalam pertemuan, Vargas mengingatkan agar Indonesia ikut berbagi tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya. UNHCR juga siap membantu pemerintah Indonesia terkait masalah ini.

Pada 15 Mei lalu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, Pemerintah Indonesia tak akan membiarkan wilayah lautnya dimasuki kapal-kapal pengungsi Rohingya. Menurut dia, bantuan kemanusiaan tetap akan diberikan kepada pengungsi yang terusir dari Myanmar tersebut, namun tetap melarang mereka masuk apalagi menepi di daratan Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang Akibar Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang Akibar Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Nasional
Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Nasional
Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com