Salah Pilih Anggota Pansel KPK Bisa Jadi Bumerang bagi Jokowi

"Kalau Presiden lebih banyak mempertimbangkan desakan politik tertentu untuk menempatkan orang bermasalah di Pansel KPK ini, justru bumerang bagi Presiden," ujar Topan di Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Topan mengatakan, Jokowi akan sulit membangun citra pemerintahan yang bersih jika pimpinan instansi KPK bukan orang-orang yang memegang teguh komitmen antikorupsi. Termasuk dalam mencapai target untuk menaikkan skor Indeks Persepsi Korupsi setingkat internasional.

"Kalau Presiden ingin memulihkan citra bahwa Indonesia berhasil pemberantasan korupsi, maka KPK harus dilibatkan karena KPK dilihat paling prospek dalam pemberantasan korupsi," ujar dia.

Menurut Topan, nasib KPK ke depan sebagian besar akan ditentukan oleh pemilihan anggota Pansel ini. 

"Meski ada kelompok politik yang endorse untuk memasukkan mereka, Presiden juga harus diingatkan ini adalah pertaruhan Presiden sendiri," kata Topan.

Oleh karena itu, ia menilai, Jokowi seharusnya memiliki mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pemilihan dengan meminta rekomendasi terkait rekam jejak calon anggota pansel. Hal tersebut perlu dilakukan karena belakangan muncul sejumlah nama yang disebut-sebut akan menjadi anggota Pansel KPK, namun memiliki latar belakang yang tidak pro pemberantasan korupsi.

"Kalau ada beberapa pihak yang masalah latar belakangnya tidak senafas dengan agenda pemberantasan korupsi dan bersaksi untuk kepentingan melawan KPK, saya rasa harus dikesampingkan sebagai calon pansel," kata Topan.