Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Tingkat Kepuasan Publik, KPK dan TNI Peroleh Angka Tertinggi

Kompas.com - 19/05/2015, 18:23 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis survei evaluasi publik mengenai kinerja institusi demokrasi, pasca-17 tahun reformasi berjalan. Hasil survei memperlihatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), adalah lembaga yang paling tinggi meraih level kepuasan publik.

Tingkat kepuasan publik pada KPK dan TNI, jauh melebihi tingkat kepuasan publik pada lembaga lain, seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan Polri.

Dari data survei, berdasarkan penilaian responden terhadap kinerja KPK di Indonesia, sebanyak 69,4 persen menyatakan puas. Hanya 23,1 persen yang menyatakan tidak puas. Sebanyak 7,5 responden menyatakan tidak tahu.

Sementara itu, berdasarkan kinerja TNI di Indonesia, sebanyak 67,9 persen responden menyatakan puas, hanya 20,7 persen yang menyatakan tidak puas. Sebanyak 11,4 persen menyatakan tidak tahu.

Dalam survei yang dirilis di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (19/5/2015), Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan, kepuasan publik terhadap KPK disebabkan gebrakan dalam keberhasilan mengungkap kasus-kasus besar, seperti skandal korupsi para pejabat setingkat menteri, maupun menyeret para anggota dewan yang tersangkut korupsi ke pengadilan. Selain itu, karena KPK berani melakukan operasi tangkap tangan.

"Sementara TNI, disebabkan kerja mereka yang konkret dalam penanganan bencana, dalam kecelakaan AirAsia, serta perlindungan kedaulatan negara, dari isu terorisme, hingga separatisme," kata Hanta.

Survei yang dilakukan pada periode 23-31 Maret 2015, melibatkan 1.200 responden, yang merupakan warga negara Indonesia, yang berusia minimal 17 tahun, dan bukan anggota TNI/Polri. Metode pengumpulan data adalah wawancara responden secara tatap muka menggunakan kuesioner.

Setiap pewawancara terlatih, bertugas mewawancarai 10 responden untuk satu desa atau kelurahan. Wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayah dengan melakukan cek ulang di lapangan sekitar 20 persen dari total data masuk.

Ada pun margin of error dalam survei ini sebesar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Tututan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Sidang Tututan SYL, Ada Aliran Uang ke Partai Nasdem Rp 965 Juta dari Kementan

Nasional
SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

SYL Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
WN China Tersangka Penipuan 'Online' Diduga Tipu 800 Korban hingga Rugi Ratusan Miliar

WN China Tersangka Penipuan "Online" Diduga Tipu 800 Korban hingga Rugi Ratusan Miliar

Nasional
Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Kemal Redindo Kembalikan Uang Rp 253 Juta

Jaksa KPK Ungkap Anak SYL Kemal Redindo Kembalikan Uang Rp 253 Juta

Nasional
Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Nasional
Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Nasional
Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Nasional
Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Nasional
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas 'Hacker'

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas "Hacker"

Nasional
Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com