Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin PT Dok Koja Bahari Mampu Membuat Kapal Selam

Kompas.com - 28/04/2015, 14:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pada Menteri BUMN untuk memproduktifkan PT Dok Kodja Bahari (DKB) dalam proyek pembuatan kapal. Jokowi ingin ada terobosan melalui kerjasama dengan swasta.

Menurut Jokowi, PT DKB seharusnya sudah mampu berkontribusi banyak dalam sektor kemaritiman nasional. Pasalnya, PT DKB telah berdiri sejak tahun 1963.

"PT DKB seharusnya sudah bisa bikin kapal selam, tetapi usahanya tidak ada kestabilan. Maka saya bilang ke Menteri BUMN segera dikerjasamakan," kata Jokowi, di PT DKB, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4/2015). (Baca: Menuju Kejayaan Maritim)

Jokowi yakin Indonesia memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk memproduksi kapal. Tugas saat ini adalah harus konsisten pada usaha merealisasikan pembuatan kapal tersebut.

"Dari sisi las mengelas ya saya siap, harusnya kesinambungan, harusnya bisa buat kapal selam," ujarnya. (Baca: Saat Makan Siang, Presiden dan Panglima TNI Bahas Kenaikan Anggaran Pertahanan)

Di lokasi yang sama, Menteri BUMN Rini M Soemarno mengungkapkan konsep yang akan diambil terkait pembuatan kapal melalui PT DKB adalah dengan cara memperluas lahan di lokasi tersebut. Lahan itu nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian, untuk meningkatkan kemampuan SDM Indonesia, untuk proyek yang dikerjasamakan, untuk perbaikan dan untuk perawatan kapal.

"Ke depan DKB ingin dikembangkan dalam membangun kapal-kapal, ini tak terlepas lahannya terlalu sempit. Kita harus punya lahan besar untuk pembangunan kapal," ucap Rini. (Baca: Jokowi: Anggaran Pertahanan Tergantung Pertumbuhan Ekonomi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com