Kasus Suap Tambang Tanah Laut, KPK Geledah Kantor Dinas Pertambangan Kalsel

"Sejak pukul 10.00 hingga 18.00 kemarin, dilakukan penggeledahan terkait oenyidikan dugaan suap kasus pengusahaan izin di Tanah Laut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu (22/4/2015).

Selain menggeledah Kantor Dinas Pertambangan Kalsel, penyidik juga menggeledah Kantor Bupati Tanah Laut dan rumah dinas Bupati Tanah Laut Bambang Alamsyah. Diketahui, Bambang merupakan anak dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Adriansyah, yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Priharsa mengatakan, dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait perizinan tambang PT Mitra Maju Sukses.

"Penyidik menduga ada informasi yang dapat digunakan untuk pendalaman penyidikan di ketiga lokasi tersebut," kata Priharsa.

Priharsa mengatakan, hingga saat ini penyidik masih melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Ia pun membuka kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini.

"Pengembangan bisa ke pengembangan kasus, bisa ke pengembangan tersangkanya," ujar dia.

Pada Kamis (9/4/2015), KPK menangkap Adriansyah dan anggota Polsek Menteng Agung Kristiadi di Swiss-Belhotel Sanur, Bali, sekitar pukul 18.45 Wita. Di lokasi tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta dalam pecahan dollar Singapura dan rupiah. Berselang satu jam kemudian, KPK menangkap Direktur PT MMS Andrew Hidayat di sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif selama 1x24 jam, KPK menetapkan Adriansyah dan Andrew sebagai tersangka. Sementara itu, Agung dilepaskan karena dianggap kurang memenuhi dua alat bukti permulaan tindak pidana korupsi. Kasus yang menjerat Adriansyah dan Andrew diduga terkait pengusahaan PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Diduga, Andrew merupakan pihak pemberi uang, sementara Adriansyah selaku mantan Bupati Tanah Laut sebagai penerima uang.

Sedangkan Agung berperan sebagai kurir atau perantara suap. Dalam kasus ini, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Pasal 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Andrew Hidayat diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Pasal 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 KUHP.