Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Sempat Tanya Kasus BG, Kabareskrim Sebut Sudah "Clean and Clear"

Kompas.com - 22/04/2015, 18:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan bahwa ia sempat ditanya Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat sidang Wanjakti untuk pemilihan Wakapolri. Kapolri bertanya seputar perkara dugaan tindak pidana gratifikasi yang menjerat Budi Gunawan. Lantas, apa jawaban pria yang populer disapa Buwas tersebut?

"Tentu saya sampaikan dalam Wanjakti itu, secara hukum (Budi Gunawan) tak bisa dinyatakan sebagai tersangka. Beliau clean and clear," ujar Buwas di kompleks Mabes Polri, Rabu (22/4/2015).

Buwas kemudian menjelaskan mengapa kasus Budi dianggap tidak terbukti. Buwas menyebut bahwa hal itu dilihat dari penilaian penyidik terhadap berkas perkara Budi yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

"Penyidik menilai, berdasarkan berkas yang kita terima, beliau (Budi Gunawan) tidak laik ditetapkan sebagai tersangka," ujar Buwas.

Mantan anak buah Budi Gunawan semasa menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) tersebut mengakui bahwa penjelasan dia menjadi salah satu dasar pertimbangan Budi disepakati menjadi Wakil Kepala Polri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti resmi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri, Kamis pukul 14.00 WIB. Pelantikan itu berlangsung tertutup. Informasi yang dihimpun Kompas.com, acara pelantikan Budi Gunawan dilangsungkan di Lantai II Gedung Utama Mabes Polri.

Sebelum menjadi Wakapolri, Budi menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol). Jabatan itu kini diisi oleh Irjen Syafruddin yang meninggalkan jabatan lamanya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com