Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Baleg: Kompleks DPR Butuh Polisi Parlemen karena Rentan Huru-hara

Kompas.com - 13/04/2015, 20:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi DPR Martin Hutabarat menilai, polisi parlemen diperlukan dalam menjaga Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Oleh karena itu, Badan Legislasi mulai mendiskusikan pentingnya keberadaan polisi parlemen ini.

"Baru pemikiran untuk didiskusikan. Belum diputuskan. Intinya adalah kompleks DPR rentan dari kemungkinan huru-hara, penyusupan. Kita mau polisi terlibat, polisi aktif mengawasi," kata Martin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Menurut Martin, tanda-tanda terorisme sudah terlihat dari adanya ledakan di Tanah Abang beberapa waktu lalu. Pengamanan selama ini dengan Polisi Pam Obvit (Pasukan Pengamanan Objek Vital) dinilai tak lagi cukup. (Baca: Perketat Pengamanan, DPR Ingin Bentuk Polisi Parlemen)

"Peristiwa tanah abang kita mulai sadari. Jangan sampai ada teroris. DPR sebagai lembaga tempat menyalurkan rakyat menyalurkan harus steril dari aksi tersebut," ucapnya. 

Belum lagi, ratusan petugas pengamanan dalam atau pamdal yang selama ini menjaga kompleks parlemen, kata dia, tidak terlatih secara profesional untuk menghadapi bahaya-bahaya terorisme.

"Pamdal disini, lebih profesional yang dihotel. Padahal DPR ini 100 kali lebih penting dari hotel," ucapnya. (Baca: Polisi Pertimbangkan Untung Ruginya Bentuk Polisi Parlemen)

Martin mengungkapkan, Baleg sejauh ini sudah melakukan konsultasi dengan Mabes Polri terkait wacana polisi parlemen ini. Dia berharap kerjasama dapat berlangsung baik dan penerapan polisi parlemen ini bisa segera dilakukan.

"Ada dua brigjen, tiga kolonel yang datang mewakili mabes polri," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com